DESK JABAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluakan fatwa jelang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan, dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 itu tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Diterbitkannya Fatwa MUI tersebut bertujuan sebagai panduan bagi masyarakat (Umat Islam), yang akan melaksanakan kurban pada Hari Raya Iduladha 1440H mendatang.
Baca Juga: MUKJIZAT, Saat Ditemukan dari Jenazah Eril Tercium Wangi Daun Ini, Ridwan Kamil : Alhamdulilah....
Fatwa ini ditetapkan di Jakarta, berlaku sejak tanggal 31 Mei 2022, sebagai acuan pelaksanaan pemotongan hewan kurban.
Dalam fatwa Majelis Ulama Indinesia (MUI) itu tercantum hukum hewan kurban saat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), hukumnya ada yang sah dan tidak sah.
Berikut ini fatwa MUI dimaksud:
1.Hewan Sah digunakan kurban
Baca Juga: 5 Tempat Wisata Alam di Majalengka Paling Eksotik, Cocok untuk Healing Sejenak dari Kepenatan
Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis katagori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya sah dijadikan hewan kurban.
2.Hewan tidak sah digunakan kurban.
Hewan yang terkena PMK gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku sampai terlepas, pincang, tidak bisa berjalan dan menyebabkan sangat kurus, maka hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.
3. Hewan dianggap sedekah
Hewan yang terangkit PMK dengan gejala klinis katagori berat tetapi sembuh dari PMK, setelah lewat rentang waktu diperbolehkan berkurban (tanggal 10-13 Dzulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah.
Demikian, dilansir Deskjabar.com dari mui.or.id, hukum hewan kurban dalam fatwa Nomor 32 Tahun 2022.***