DESKJABAR – PM Belanda Mark Rutte mengumumkan pengunduran dirinya, sebagai tanggung jawab atas kesalahan dalam pengurusan subsidi pengasuhan anak yang telah membuat ribuan keluarga mengalami kehancuran secara finansial.
PM Belanda Mark Rutte, yang juga pimpinan Partai Rakyat Liberal untuk Kebebasan dan Demokrasi, telah menyampaikan pengunduran dirinya tersebut kepada Raja Raja Willem-Alexander.
"Aturan hukum harus melindungi warganya dari pemerintah yang sangat kuat, dan di sini hal itu menjadi sangat salah," kata Mark Rutte kepada wartawan pada hari Jumat 15 Januari 2021.
Baca Juga: Greysia Polii-Apriani Rahayu Melaju, Menang Mudah dari Pasangan Malaysia
Pengunduran diri Mark Rutte sebagai PM Belanda, menjadikan Belanda sebagai negara Eropa ketiga yang dilanda ketidakpastian politik di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.
Di Estonia, pemerintah mengundurkan diri karena skandal korupsi. Sementara di Italia, koalisi pemerintahan Perdana Menteri Giuseppe Conte berisiko runtuh setelah partai mitra kecil menarik dukungannya.
Dengan mundurnya Mark Rutte, kabinet pemerintah akan tetap berada dalam kapasitas mengurus dan mengelola krisis akibat pandemi Covid-19 untuk saat ini. Pemilihan pemerintahan baru direncanakan akan berlangsung 17 Maret 2021.
Baca Juga: Pasca Gempa Mamuju, warga Pesisir Majene Mengungsi ke Pegunungan. Ini yang Ditakutkan
10.000 keluarga jadi korban
Mengutip dari Aljazeera, penunduran diri Mark Rutte menyusul dilakukannya penyelidikan oleh Parlemen bulan lalu, yang menemukan bahwa birokrat di layanan pajak, telah salah menuduh keluarga melakukan penipuan.
Laporan penyelidikan mengatakan, sekitar 10.000 keluarga telah dipaksa untuk membayar kembali puluhan ribu euro subsidi yang telah diberikan kepada mereka.
Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan pengangguran, kebangkrutan, dan perceraian, yang disebut sebagai ketidakadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Baca Juga: Jonatan Chistie Tidak Berdaya, Indonesia Menyisakan Anthony Sinisuka Ginting
“Perdana menteri mengatakan hal terpenting sekarang adalah memberi kompensasi kepada orang tua ini atas kehilangan dan penderitaan mereka,” tutur wartawan Aljazeera di Amsterdam, Step Vaessen.
“Namun dia juga mengatakan bahwa semua dokumen dan keputusan yang dibuat oleh kabinet ke depan akan terbuka untuk umum. Dia tidak ingin menghadapi tuduhan apa pun lagi bahwa sesuatu terjadi di balik pintu tertutup," tuturnya.
Orlando Kadir, seorang pengacara yang mewakili sekitar 600 keluarga, mengatakan kepada radio Belanda bahwa orang-orang telah menjadi sasaran akibat profil etnis oleh birokrat yang memilih nama mereka yang tampak asing.
Baca Juga: Jalur Selatan Garut-Bandung Belum Bisa Dilewati, Ini Kondisi Sebenarnya
Skandal itu sekarang telah mencoreng citra pemimpin liberal yang diasah dengan hati-hati sebagai politisi pragmatis yang berbicara terus terang yang nilai-nilai tradisionalnya telah mempengaruhi pemilih di Belanda sejak 2010.***