Network
DESKJABAR - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi seluruh pihak, baik pemohon (pasangan calon nomor urut 1 dan 3), termohon (KPU), pihak terkait (pasangan calon nomor urut 2) ataupun pemberi keterangan (Bawaslu) untuk menyerahkan tambahan alat bukti dan kesimpulan, terkait sengketa Pilpres 2024.
Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh kubu 01 pasangan calon Anies-Muhaimin dan kubu 03 pasangan Ganjar-Mahfud dengan memberikan tambahan alat bukti dan kesimpulan kepada MK.
Namun anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai adanya penambahan alat bukti dari kedua kubu itu tidak sesuai dengan fakta proses pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi hasil perolehan suara peserta Pilpres 2024.
"Tambahan alat bukti bertujuan membuktikan bahwa apa yang dimohonkan oleh para pemohon tidak sesuai dengan fakta proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pilpres," ujar Idham dikutip dari Antara, Senin 15 April 2024.
Baca Juga: Bulan Kesadaran Stres: Kaspersky Bagikan 5 Kiat Hindari Stres Akibat Penggunaan Media Sosial
Baca Juga: Ini Cara Kelola Stres dan Cek Kesehatan Setelah Mudik Lebaran Kata dr Ngabila
Selain itu, sambung Idham, penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dengan tambahan alat bukti tersebut, KPU menegaskan permohonannya agar Majelis Hakim MK dapat menolak permohonan para pemohon.
Idham pun yakin MK akan memutuskan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pilpres 2024 sesuai dengan kerangka hukum.
