Network
"Berkaitan dengan hal tersebut, KPPU juga telah membentuk tim yang tidak hanya mengkaji industri tetapi juga melakukan investigasi. Bila ditemukan adanya indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat, KPPU akan menindaklanjutinya dengan proses penegakan hukum," kata Hilman menegaskan.
Tren harga beras terus melonjak
Menurut Hilman, KPPU telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satuan Tugas Pangan Polri, asosiasi, dan berbagai pelaku usaha besar.
"FGD tersebut bertujuan untuk mendalami fenomena volatilitas harga pangan, khususnya beras," ujar Hilman seperti dilansir Antara.
Baca Juga: German Open 2024, 2 Wakil Indonesia Lolos ke 16 Besar, Jadwal Laga Hari Ini, Link Live Streaming
Ia menjelaskan, diskusi lintas pemangku kepentingan tersebut untuk menyikapi tren harga beras yang terus melonjak, khususnya dalam enam bulan terakhir, serta berbagai informasi mengenai kelangkaan komoditas beras di pasar ritel.
Ia mengungkapkan beberapa poin penting dari hasil diskusi, misalnya adanya hambatan di hulu terkait panen gabah. Ada berbagai macam faktor yang diduga mengakibatkan turunnya tingkat produksi gabah panen dan beras.
"Beberapa faktor di antaranya faktor musim dan cuaca, faktor luas lahan tanam yang berkurang, serta produktivitas lahan yang relatif rendah," ujar Hilman menguraikan.
Ia juga menyampaikan bahwa ada informasi semakin banyaknya usaha penggilingan padi kecil yang tidak memiliki kemampuan bersaing untuk memperoleh gabah hasil panen, dibandingkan dengan usaha penggilingan padi besar.
Selanjutnya, ada hambatan di sisi produksi dan distribusi beras. Sejak akhir 2023 sampai awal Februari 2024, pelaku usaha di bidang beras menyampaikan kesulitan untuk menemukan komoditas beras untuk disalurkan ke pasar, terutama pasar modern.
