Network
Untuk menilai kasus tata niaga timah, Andri mengaku harus melihat detail kasusnya. Secara normatif, menurut Andri, ada dua bentuk kerugian yakni kerugian negara yang berkaitan dengan APBN/ APBD dan perekonomian perekonomian negara seperti terjadi dalam kasus sawit Duta Palma Group.
“Yang pasti buktikan dulu korupsinya. Tidak berarti ada pencemaran terus ada korupsi kan. Korupsi bisa berdampak ABCD, salah satunya kerusakan lingkungan,” pungkas Andri.
Baca Juga: Promo Teknologi Digital AI Cegah Kebocoran Data, Penasaran? Simak di Sini
Penggunaan kerusakan ekologi untuk menghitung kerugiaan negara juga mendapat respon Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda.
"Untuk membuktikan adanya kerugian perekonomian negara itu termasuk kerugian karena kerusakan ekologis kan itu harus berdasarkan audit BPK," kata Chairul dalam keterangannya, Sabtu 24 Februari 2024.
Menurut Chairul, kerusakan lingkungan karena bekas tambang dianggap sebagai kerugian negara dalam bentuk kerugian ekologis belum ada dalilnya. Jadi belum ada dalil yang cukup kuat untuk mengkonstruksi secara demikian.***
