Network
DESKJABAR - Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 3 menteri yang juga ketua partai politik sebagai hal yang sah ketika dimaknai dalam lingkup kerja pemerintahan.
"Pada satu sisi, sah sah saja karena ketiganya adalah menteri yang notabene pembantu presiden. Tetapi kita tidak tahu, apa masalah yang sedang mereka bahas. Apakah mereka membahas capres? Bisa iya, bisa tidak," tegas Suko pada wartawan, Senin 8 Januari 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi yang melakukan pertemuan 4 mata bersama tiga ketum parpol yang menjadi menteri yakni Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam tiga hari berturut-turut.
Baca Juga: BMKG Pastikan Penyebab Gempa Sumedang Adalah Sesar Sumedang Bukan Sesar Cipeles, Ini Penjelasannya
Kendati demikian, Suko menilai kecurigaan tentang ketidaknetralan akan semakin kuat mengingat Jokowi hanya menemui 3 menteri yang menjadi ketua umum partai pengusung putranya, Gibran Rakabuming Raka,sebagai cawapres.
"Tapi jika merintis hanya 3 menteri yang kebetulan ketua parpol pendukung Prabowo, yang wakilnya putranya Pak Jokowi— sangat mungkin membahas kondisi politik dan running pasangan Prabowo - Gibran," ujarnya.
Suko mengungkapkan dalam politik praktis ketidaknetralan tidak bisa dihindarkan. Apalagi dalam konteks ini, Presiden Jokowi punya kepentingan. "Rasanya dalam politik, selalu saja tidak ada kenetralan. Karena Presiden punya kepentingan terhadap suksesi 2024," tambahnya.
Ia pun menilai etika dan fatsun politik sudah tidak lagi menjadi patron utama. "Etika saat ini hampir tidak jadi perhatian. Apalagi dalam kompetisi politik," tandasnya.
Begitu pula, klaim netralitas yang selama ini digembar-gemborkan oleh penguasa semakin jauh dari realita. "Sejauh ini, memang terkesan ada keterlibatan," pungkasnya.
