Network
DESKJABAR - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tiba di lokasi kasus Brigadir J yang berada di komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Senin 15 Agustus 2022.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung mengatakan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk mengecek keterangan dan data-data yang diperoleh.
“Apa saja yang dicek? Tentu saja terkait dengan data-data yang sudah kami peroleh dari soal balistik, dari soal otopsi jenazah, maupun rekonstruksi bangunan yang ada,” ungkap Beka di TKP.
Baca Juga: Ini Pernyataan Tegas Presiden Jokowi Soal Ferdy Sambo, Tanggung Jawab di Pundak Kapolri
Setelah meninjau lokasi, Komnas HAM menyebut, indikasi obstruction of justice dalam kasus Brigadir J semakin kuat.
“Obstruction of Justice sejak awal kami bilang ada indikasi kuat. Ketika kami cek di TKP indikasi itu semakin menguat,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan yang diajukan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
“LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap ibu P ini, karena memang tidak bisa diberikan perlindungan,” ucap Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Jakarta Timur Senin 15 Agustus 2022.
LPSK telah menggelar rapat pimpinan terkait keputusan permohonan pengajuan perlindungan Putri Candrawathi.
Kemudian, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan sejak awal permohonan perlindungan diajukan.
