Network
Baca Juga: Cara Cek Bansos Tunai (BST) Rp 600 Ribu dan Beras 10 Kg: Anda Penerima atau Bukan?
Bahkan kritikan juga datang langsung dari WHO melalui Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand. Menurutnya, pembayaran dalam bentuk apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, dan terutama selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau yang paling rentan.
Sejumlah pihak meminta agar pemerintah tidak saja menunda tapi mencabut rencana vaksin Covid-19 berbayar tersebut.
Dengan pencabutan tersebut, menurut Pramono, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.
“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.
Baca Juga: Atta Halilintar Kaget Aurel Minta Dibeliin 23 Ekor Kambing Buat Qurban
Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.
“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.***
