Rencana Pengenaan PPN pada Sembako Bisa Dorong Lebih Banyak Masyarakat Jatuh Miskin

- 10 Juni 2021, 11:17 WIB
Ilustrasi warga memindai kode batang untuk pembayaran nontunai di los sembako di Pasar Mayestik, Jakarta. Rencana pengenaan PPN pada sembako menurut Kepala Peneliti CIPS Felippa Ann Amanta, dapat mengancam ketahanan pangan.
Ilustrasi warga memindai kode batang untuk pembayaran nontunai di los sembako di Pasar Mayestik, Jakarta. Rencana pengenaan PPN pada sembako menurut Kepala Peneliti CIPS Felippa Ann Amanta, dapat mengancam ketahanan pangan. /Antara Foto/Aditya Pradana Putra/

Berdasarkan Economist Intelligence Unit's Global Food Security Index, ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 65 dari 113 negara.

Salah satu faktor di balik rendahnya peringkat ketahanan pangan Indonesia ini adalah masalah keterjangkauan.

Keterjangkauan pangan yang menurun akan mendorong lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah menuju ke bawah garis kemiskinan. 

"Jumlah penduduk miskin sudah mencapai 27,55 juta orang atau 10,19 persen penduduk Indonesia," ucap Felippa mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2020.

Baca Juga: Santunan Kematian untuk Warga Miskin Siap Jadi Perda, DPRD Kota Bogor Tunggu Evaluasi Gubernur Jawa Barat

Menurut dia, kenaikan harga juga akan mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat sehingga masyarakat mengurangi belanja.

Di sisi lain, belanja rumah tangga dan konsumsi pemerintah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi yang relatif dapat didorong dalam jangka pendek untuk memulihkan perekonomian nasional.

Seharusnya pilihan terakhir

Secara terpisah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KPRP) Said Abdullah mengingatkan pemerintah bahwa rencana pengenaan PPN untuk sembako seharusnya menjadi pilihan terakhir karena sangat membebani rakyat kalangan bawah.

"Utamakan penerimaan PPN dari sektor lain yang selama ini belum masuk," kata Said Abdullah di Jakarta, Rabu.

Halaman:

Editor: Samuel Lantu

Sumber: Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah