Network
DESKJABAR - Penembakan terhadap dua tenaga guru di Beoga Kabupaten Puncak, Papua, dikutuk keras Theo Hesegem Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM Sedunia). Tegas dia, hal itu merupakan tindakan yang sangat keji dan tidak manusiawi.
"Harus segera dibentuk tim gabungan melibatkan berbagai pihak melakukan investigasi terkait kasus penembakan dua tenaga guru itu. Saya sebagai pembela HAM sangat menyesal tindakan brutal yang diduga dilakukan KKB/TPNPB mengorbankan kedua nyawa guru, yang sama sekali tidak tahu masalah apa-apa? Apa untungnya menembak warga masyarakat sipil yang notabenennya tidak tahu masalah," ungkap Theo Hesegem melalui keterangan tertulis kepada media di Jayapura, Minggu 11 April 2021 malam.
Menurut Theo, guru sebagai warga negara punya hak hidup yang sama, di seluruh Indonesia termasuk Tanah Papua. Mereka datang untuk membangun sumber daya manusia di Tanah Papua.
Baca Juga: Son Heung-min Jadi Korban Rasisme di Medsos, Tottenham Hotspur Bereaksi Keras
“Kenapa mereka ditembak? Adanya guru maka kita bisa menjadi pintar dan menjadi orang-orang hebat di tanah ini untuk membangun Papua," katanya.
Theo menegaskan, guru harus diberikan kebebasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai guru, mereka harus bebas, dihargai dan dihormati oleh semua orang termasuk KKB/TPNPB
Tanpa adanya guru, jelas Theo pendidikan di Papua tidak bisa maju. Sebab itu semua orang punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi guru sekalipun mereka adalah masyarakat non Papua.
“Sehingga dengan begitu hubungan masyarakat asli Papua dan masyarakat warga non Papua memiliki hubungan yang sangat harmonis dan membangun peradaban di Tanah Papua”, katanya.
Theo menyebut, jika memang penembakan itu diduga dilakukan oleh KKB/TPNPB adalah tindakan yang tidak terukur dan tindakan itu merugikan anak-anak sekolah karena tanpa guru sekolah tidak akan berjalan dengan baik.
Baca Juga: SEJARAH HARI INI, Yuri Gagarin Orang Pertama Terbang ke Luar Angkasa, Dianugerahi Penghargaan Oleh Soekarno
"Semua murid akan menjadi bodoh karena tidak belajar dengan baik. Seharusnya guru-guru tidak perlu ditembak dan menurut saya, tindakan ini tidak manusiawi," tegasnya.
Ia juga menilai jika benar penembakan ini dilakukan oleh KKB/TPNPB, maka aksi ini sangat mencederai perjuangan mereka yang selama ini berjuang untuk Papua merdeka di mata internasional. KKB harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polda Papua harus mempersiapkan langkah-langkah hukum.
Sebagai pembela HAM, lanjut Theo, dirinya sangat menyesalkan dan mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh KKB/TPNPB sangat tidak profesional. Menurutnya seluruh tindakan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
"Yang bisa mencabut nyawa manusia hanya Tuhan bukan manusia. Saya sangat menyesal atas kejadian penembakan terhadap kedua tenaga guru yang di Beoga, karena masa depan pendidikan anak-anak di Kabupaten Puncak Papua akan tertinggal jauh," ungkapnya prihatin.
Theo meminta tenaga guru harus dan wajib dilindungi oleh semua orang, mereka (guru) tidak bisa diperlakukan seperti itu, karena guru-guru merupakan tenaga pendidik yang bertujuan mencerdaskan anak-anak Papua, yang nantinya membangun Puncak dan Papua pada umumnya.
Kasus penembakan dua guru di Beoga Kabupaten Puncak Oktovianus Rayo dan Yonatan Renden diduga kuat dilakukan gerombolan kelompok kriminal bersenjata pada Kamis 8 April dan Jumat 9 April 2021 menyebabkan keduanya tewas di tempat tugas.
Baca Juga: Laliga Spanyol, Atletico Madrid Kembali Rebut Pimpinan Klasemen dari Tangan Real Madrid
Ia juga meminta agar para pelaku penembakan terhadap tenaga guru ini harus ditangkap dan diproses sesuai hukum, karena tindakan yang dilakukan adalah tindakan melanggar hukum.
Theo berharap, pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo harus membuka diri dan mencari format-format baru, untuk menyelesaikan pertumpahan darah yang terjadi di Tanah Papua sehingga penembakan-penembakan yang terjadi selama ini dapat diakhiri.
"Menurut saya atas tindakan pembunuhan terhadap ke dua guru di Beoga, perlu ada tim investigasi, yang dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi sehingga hasil investigasi yang dimaksud, hasilnya di bawa ke Jakarta agar supaya bisa ada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat," imbuhnya.
Tim yang dimaksud menurut Theo dibentuk secara independen dan profesional, sehingga melibatkan pihak Gereja, LSM, Komnas HAM termasuk pemerhati HAM sehingga kerja juga dapat terukur dan profesional.***
