Network
"Terutama daerah-daerah aliran sungai agar tidak terjadi pelebaran luapan banjir yang merusak kampung dan lahan pertanian masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan bencana banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional.
Menurut Melki, melihat dari skala kerusakan akibat bencana yang terjadi, kemudian cakupan wilayah, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi, bencana di NTT layak untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.
"Kami melihat dari gegala kerusakan yang besar ini butuh dukungan yang konkret dari pemerintah pusat sehingga untuk itu kami meminta agar pemerintah pusat Presiden Jokowi, Menko PMK, Menko Ekonomi dan semua jajaran terkait kami minta agar status bencana di NTT ini menjadi bencana nasional," kata Melki dalam keterangannya kepada wartawan, Senin 5 April 2021.
Melki mengatakan dengan penetapan status bencana nasional maka penangnan bencana di NTT tersebut dapat dilakukan secara maksimal dan cepat. Hal itu juga perlu dilakukan demi mengatasi pandemi Covid-19 bagi korban yang tertimpa bencana.
"Sehingga kekuatan dari pemerintah pusat bisa membantu pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, terutama juga membantu menjaga kesehatan di NTT dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang kami perkirakan akan mungkin terjadi," ucapnya.***
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di pikiran-rakyat.com berjudul "Laporan Sementara Bencana Banjir dan Longsor NTT, 63 Warga Meninggal Dunia".
