Network
- Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari saksi, Bawaslu Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dilakukan terhadap setiap kabupaten/kota sampai dengan seluruh kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
- Membuka masing masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir hasil rekapitulasi kabupaten/kota.
- Membacakan dan mencocokan data dalam formulir.
- Mempersilahkan saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan data dalam formulir.
- Melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dwngan formulir.
- KPU Provinsi membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU.
- Ketika terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan maka PPPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
- Dalam hal terdapat perbedaan data jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara.
- KPU Provinsi mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi KPU.
- KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di provinsi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir D hasil melalui Sirkep.
- KPU Provinsi mencetak formulir Model D hasil dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan tidak terdapat kesalahan, maka KPU Provinsi mencetak kembali formulir Model D hasil sebanyak jumlah saksi dan Bawaslu Provinsi.
- Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali terdapat kesalahan, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D hasil melalui Sirekap.
Demikian beberapa langkah dan tahapan rekapitulasi KPU pada Pemilu 2024. Disamping ada beberapa tahapan lainnya terkait ketentuan akhir rekapitulasi dan penyelesaian keberatan saat rekapitulasi.
Namun demikian semua tahapan tersebut harus dilakukan KPU Provinsi dengan sangat hati hati, cermat dan teliti. Semoga bermanfaat.***
