Network
DESKJABAR – Kondisi alifungsi lahan pertanian di Jawa Barat sudah sangat mengkhawatirkan, yang terus menghabisi lahan-lahan sawah produktif untuk keperluan pangan. HKTI Jabar minta agar pemerintah daerah memperketat izin alihfungsi lahan pertanian, demi masa depan jaminan pasokan pangan.
Terus bertambahnya alihfungsi lahan pertanian di Jawa Barat, juga dipicu salahsatunya dengan bermunculannya ruas jalan, baik jalan tol maupun jalan darat. Sebab, akses jalan menjadi pertimbangan utama seseorang mencari tanah untuk keperluan bisnis, perumahan, industri, wisata, dsb.
Sepintas, lahan pertanian di Jawa Barat masih banyak, tetapi sebenarnya alihfungsi sudah mengkhawatirkan. Jika kondisi ini dibiarkan, lahan-lahan pertanian di Jawa Barat akan cepat habis, dan masyarakat Jawa Barat akan balik ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah.
Kondisi realitas
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPD Jawa Barat, Nu’man Abdul Hakim, memberikan perhatian serius kondisi terus terjadinya alihfungsi lahan pertanian. Kondisi demikian, terutama terjadi pada kawasan tidak jauh dari perkotaan dan terkoneksi keberadaan jalan.
“Penyebabnya, karena izin lokasi diberikan mudah oleh pemerintah daerah setempat. Padahal, masyarakat Jawa Barat, 40 persennya merupakan kalangan usaha pertanian,” ujar pada focus group discussion “Keberlanjutan Usaha Pertanian : Ketersediaan Pupuk dan Dukungan Input Agro”, di Bandung, Rabu, 24 Januari 2024.
Nu’man Abdulhakim yang mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, menyebutkan, produksi pangan kini menjadi perhatian serius pada seluruh negara di dunia. Makanan adalah sumber kehidupan manusia, pada berbagai negara maju justru semakin dipentingkan untuk menjaga ketersediaan pangan sendiri.
Kondisi lainnya yang terjadi, Nu’man Abdulhakim menilai, bahwa usaha pertanian di Jawa Barat semakin berkurang peminat dan ketersediaan tenaga kerja. Sebab, ada anggapan keliru secara turun temurun, yaitu usaha pertanian masih dianggap sesuatu peninggalan zaman kolonial.
