Network
Ili mengatakan, pihaknya sedang berusaha menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan warga terdampak. Kata dia, bukan hanya Pemkab Sumedang yang lain, akan tetapi karena berbagai permasalahan yang sangat komplek antara satu dengan yang lainnya.
Selain masalah yang komplek di masyarakat, ini pun kata dia, bukan hanya kewenangan dari Pemkab Sumedang saja, akan tetapi ada juga kewenangan dari BPN, PT. CKJT, perusahaan lain dan pihak-pihak terkait.
Pihaknya pun, kata Ili sedang berupaya koordinasi dengan BPN dan perusahaan terkait untuk persoalan ini. Dan jika pun ada yang mengatakan bukan kewenangan salahsatu dari mereka, Pemkab mencoba untuk bisa mengakomodir.
"Ini kan sebetulnya kan banyak sekali, masalahnya komplek, kita kan sudah berupaya memilah-milah ya, ada 12 kelompok itu, diantaranya tanah sisa yang dimohon untuk dibebaskan yang dibawah 100 bata, 100 meter persegi kalau engga salah, tanah wakaf, tanah kas desa, saluran dan sebagainya. Itu sudah kita klasifikasikan dan ini kewenangan siapa? Pertanahan (BPN), PT. CKJT, bahkan rekan rekan tim yang menurut PT. CKJT itu tidak bisa di akomodir, yang bukan merupakan kewenangan kabupaten kita coba juga programkan lah untuk di tangani kabupaten walaupun tentu nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan kabupaten," kata Ili membeberkan.
Dicontohkan, "Saluran irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten, kan kata PPK itu mah kan tanggungjawab perusahan, sementara perusahaan disporsal sudah kemana kan gitu. Nah kita coba inventarisir kita coba akomodir, cuma pelaksanaanya apakah minggu depan , apakah bulan depan ataukan tahun depan, kan nanti menyesuaikan," bebernya menambahkan.
Baca Juga: Di Sumedang, Usaha Komoditas Pertanian Ini Sekali Panen Langsung Terbeli Mobil
Jadi, lanjut dia, pada prinsipnya pihak Pemkab Sumedang tidak tinggal diam dan terus koordinasi untuk mengakomodir apa yang menjadi tuntutan warga terdampak. Namun, terkait kapan akan terealisasi pihaknya tidak bisa berjanji.
