Network
"Dengan anggaran yang kecil saya bisa kok menggaji segitu, sampai terakhir membangun air mancur (Sri Baduga Maharaja). Kemudian SD tidak ada yang jelek, SMP dan SMA setiap kecamatan ada, sebelum zaman BPJS warga bisa berobat gratis cukup pakai KTP. Itu semua bisa karena uang dikelola dengan baik," kata Kang Dedi.
Sebagai warga yang tinggal di Lembur Pakuan, Kang Dedi memberikan saran agar anggaran yang ada tidak dipecah-pecah karena tidak akan pernah ada wujudnya.
Caranya, kata Kang Dedi, uang atau anggaran difokuskan per tahun pada satu wilayah. Karena di Sukasari ada enam RW maka dalam kurun waktu satu periode jabatan kepala desa semua bisa dibangun dengan baik
"Satu tahun satu RW. Misal tadi infrastruktur Rp 400 juta, ya sudah itu fokuskan dulu tahun pertama untuk satu RW. Uang segitu bisa bikin jalan hotmix dengan kualitas baik. Dengan seperti itu baru ada wujudnya. Di banding anggaran dibagi-bagi yang nilainya tak seberapa dan tak pernah ada wujudnya," ucapnya.
Sebagai warga dan tokoh Kang Dedi siap membantu Oleh untuk memberikan pengertian kepada masyarakat desa bahwa pengelola anggaran akan difokuskan pada program prioritas. Sehingga pembangunan akan terasa.
"Ini Lembur Pakuan tidak pakai dana desa, tidak pakai dana provinsi atau kabupaten, tapi ini pakai DD, Dana Dedi. Ini kalau dibangun oleh Pemda biaya pemeliharaan bisa mahal, tapi dikelola sendiri bisa murah," ucap Kang Dedi.
Baca Juga: Audisi MasterChef Indonesia Season 11, Netizen : MCI Sekarang Juri Gak Sadis Lagi
Ia menilai mayoritas pembangunan yang ada saat ini mengalami kegagalan karena beracuan pada platform anggaran. Setiap OPD diberi jatah anggaran yang kemudian diterjemahkan dalam pikiran masing-masing.
Jika terus dilakukan seperti itu maka sampai kapanpun pembangunan akan gagal. Seharusnya hal itu dilihat dari prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar publik. Seperti halnya jalan.
