Network
DESKJABAR – Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian memastikan bahwa pembangunan proyek tol Getaci ditargetkan pada awal tahun 2024. Namun, netizen dan warga yang lahannya terdampak, berharap pembayaran ganti rugi bisa dipercepat, jangan kalah cepat dari para makelar tanah.
Jika makelar atau calo tanah bermain di proyek tol Getaci, maka dikhawatirkan akan menggangu proyek pembangunan tol itu sendiri. Jangan sampai seperti yang terjadi di proyek pembangunan kereta Cepat Bandung Jakarta dimana stasiun pemberhentian Walini akhirnya dibatalkan gara-gara ulah para calo tanah.
Seperti diketahui, Hedy Rahadian memastikan bahwa lelang ulang tol Getaci akan dilakukan pada April atau Mei 2023. Selanjutnya, pembangunan ditargerkan dimulai pada awal tahun 2024, setelah ada keputusan pemenang lelang.
Meski demikian, Hedy memastikan pembebasan lahan terus berjalan, khususnya untuk ruas Gedebage hingga Tasikmalaya yang masuk dalam pembangunan tahap 1, yang akan ditawarkan di lelang April mendatang.
Warga yang lahannya terdampak proyek calon tol terpanjang di Indonesia itu berharap, meski pembangunan diundur ke awal tahun depan, pembayaran uang ganti rugi dipercepat. Sebab, hingga saat ini masih banyak warga yang terdampak yang mempertanyakan kapan waktu pencairan uang ganti rugi.
Dampak Ulah Makelar Tanah Bisa Merugikan
Ancaman makelar atau calo tanah di proyek tol Getaci juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum lama ini. Dia memaparkan bahwa berdasarkan pengalaman pembangunan jalan tol sebelumnya, akan ada tantangan maupun dinamika yang harus dihadapi.
Dinamikan yang dimaksud menurutnya adalah terkait 2 hal yakni pembebasan lahan dan kondisi geografis. "Paling lama, tuh, pembebasan lahan. Itu dinamika enggak bisa diukur, suruh 1 tahun bisa beres 2 tahun," tutur Ridwan Kamil.
Gubernur Jabar memberikan contoh bagaimana kedua tantangan itu menjadi kendala utama yang bisa berdampak. Misalnya, di proyek kereta cepat Bandung Jakarta, rencana pembangunan stasiun pemberhentian di Walini, Kabupaten Bandung Barat dibatalkan karena harga lahan yang meroket akibat ulah para calo tanah yang masif.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga juga mengakui bahwa proyek Kereta Cepat Bandung Jakarta mengalami pembekakan. Salah satu penyebabnya adalah harga tanah yang terus meroket.
Semula, proyek kereta cepat Bandung Jakarta membutuhkan dana sebesar 6,07 miliar dolar AS atau setara Rp 112 triliun, namun kemudian membengkak 1,2 miliar dolar atau setara Rp 18 triliun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, pada sebuah acara seminar beberapa tahun lalu pernah mengemukakan bahwa pembebasan lahan menjadi salah satu kendala tertinggi yang dihadapi pemerintah dalam membangun infrastruktur.
Kendala yang dihadapi untuk merampungkan proyek infrastruktur paling besar adalah isu pendanaan dengan persentase 30 persen. Kemudian di posisi kedua adalah masalah pembebasan lahan yang mencapai 25 persen, disusul perizinan sebesar 10 persen.
Itulah mengapa masalah pembebasan lahan termasuk dalam komponen yang terkadang bisa berdampak pada pembengkakan dana proyek akibat dinamikan yang terjadi, termasuk ulah para makelar tanah.
Warga Terdampak Berharap Pembayaran Dipercepat
Mengutip dari YouTube Nirwati Channel, di kolom komentar , sejumlah netizen yang di antaranya adalah warga yang lahannya terdampak proyek tol Getaci, mereka mempertanyakan jadwal pencairan dan berharap pembayaran ganti rugi bisa dipercepat.
Berikut komentar netizen :
“Pembangunan gk masalah mundur, yg penting tanah saya jadi di beli pemerintah.....,” tutur @Maharani Putri.
“Min Leles ada kabar Min? denger" minggu skrng ada pencairan,” Tanya @Rifqi Zulfikar.
“jadi cairnya kapan wkwkwk,” tulis @Calla.
“Pembangunan mh wios bade iraha ge, mung pembayaran pembebasan tanah kedah ayeuna2,” tulis @Afrizal lukman.
Baca Juga: Iwan Setiawan Ingatkan Jajarannya, Perencanaan Tahun 2024 Harus Menyesuaikan SDGs!
“Mening di jual ka perum di bayar mahal ...dari pada. Ka tol te puguh ka pastian jeng murah hanas tegep nurut proses pemerintahan kata nya,” tulis @711 awdi jy kelana.
“Selama ini pemerintah hanya obral janji tidak konkret, Harusnya pemerintah peka dan segera membayar UGR kepada warga terdampak.. jika tidak maka akan dijadikan peluang oleh makelar tanah, untuk menguasai tanah tol getaci,” tulis @Niton S.
Seperti diketahui, hingga saat ini belum ada perkembangan pembayaran uang ganti rugi lahan yang terdampak proyek tol Getaci. Kabar terbaru, musyawarah tim Appraisal dengan warga terdampak sudah mencapai Kecamatan Kadungora dan Banyuresmi, Kabupaten Garut.
Kabar warga yang sudah dibayar uang ganti rugi lahan tol Getaci baru kepada warga di Desa Cigentur dan Karangtinggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Pembayaran berlangsung pada November dan Desember 2022.
Belum ada kabar terbaru tentang desa yang sudah mendapatkan pembayaran uang ganti rugi, terutama di wilayah Kabupaten garut.
Penyediaan Lahan Ruas Gedebage - Tasikmalaya Didahulukan
Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum pernah mengatakan bahwa tidak akan ada pembangunan fisik tol Getaci, hingga ada pembayaran uang ganti rugi kepada warga yang lahannya terdampak proyek.
Saat ini pembebasan lahan diutamakan dilakukan di ruas Gedebage, Kabupaten Bandung, Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Sebab, ruas ini akan ditawarkan pada lelang April 2023 mendatang.
Seperti diketahui, rencana pembangunan tol yang akan membentang sepanjang 206,65 kilometer itu dibagi kedalam 2 tahap yakni tahap 1 ruas Gedebage hingga Tasikmalaya . Sedangkan tahap 2 ruas Tasikmalaya hingga Cilacap.
Tahap 1 ini nantinya akan dibagi ke dalam 2 seksi yakni seksi 1 Gedebage-Garut Utara sepanjang 42,2 kilometer, serta seksi 2 ruas Garut utara hingga Tasikmalaya sepanjang 50,32 kilometer. Tahap 1 rencananya akan dimulai awal tahun 2024 setelah ada pemenang lelang April 2023. ***
