Network
DESKJABAR - Masjid Al Jabbar yang selesai dibangun dan kini sudah berdiri dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sorotan lantaran dugaan pelanggaran pada proses pembangunan masjid itu sendiri.
Soal anggaran yang mencapai nilai fantastis menjadi polemik, kini netizen juga ramai membicarakan hal ini karena ketidaksetujuannya.
Seperti dikatakan Gubenur Ridwan Kamil, angaran yang dipakai untuk membangun Masjid Al Jabbar ini menghabiskan Rp 1 Triliun.
Sementara, Beyond Anti Korupsi mendapatkan temuan yang berbeda, pembangunan masjid itu merogoh kocek anggaran melebihi Rp 1 Triliun atau kurang lebih 1,6 Triliun.
Temuan ini didapat dari hasil investigasi dan juga data resmi LPSE Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Gubernur bilang Rp 1 Triliun, dan kami temukan data kurang lebih Rp 1,6 Triliun. Ini kebohongan publik," kata Koordinator Beyond Anti Korupsi, Dedi Haryadi, Rabu, 8 Februari 2023.
Sehingga patut diduga bahwa dengan temuan ini adanya dugaan praktek korupsi dalam pembangunan masjid ini.
Dan jumlah Rp 1,6 itu adalah belanja konstruksi pembangunan dan Masjid Al Jabbar serta belanja pengerjaan proyek dan termasuk dengan anggaran konten untuk masjid itu sendiri yang nilainya mencapai Rp 20 miliar.
Kemudian, temuan lain terkait dugaan adanya praktek kolusi dan nepotisme oleh Gubernur Ridwan Kamil.
Hal itu dapat terlihat dari pemenang tender pada pembangunan proyek masjid Al Jabbar itu sendiri.
LPSE pihak yang memenangkan tender adalah Sembilan Matahari, sebagai CEO and Crative Head Sembilan Matahari Adi Panuntutan.
Sementara, Sembilan Matahari sudah dinyatakan gagal karena tidak lulus penawaran.
Dan pengurus dari Sembilan Matahari ini adalah memiliki hubungan promodial dengan Ridwan Kamil.
Atas dasar temuan itu, terutama soal polemik anggaran, Dedi mengajak seluruh element masyarakat, mulai dari jurnalis, netizen dan seluruh masyarakat agar ikut memantau temuan kejanggalan ini.
"Harapan kami para jurnalis, netizen dan masyarakat ambil bagian di dalam melakukan investigasi (kejanggalan) terhadap projek ini," harapnya.
Dedi mengutarakan harapan bisa bersama-sama dengan masyarakat menelisik dugaan kejanggalan dalam kasus masjid Al Jabbar ini.
Sekaligus juga meyakinkan kepada semua pihak bahwa temuan, hasil investigasi dan yang dikatakannya itu -pada pemberitaan-pemberitaan sebelumnya- bukan bohong dan karangan belaka, tapi berdasarkan informasi dan data yang valid.
Baca Juga: Masjid Al Jabbar Terancam Dibongkar Karena Diduga Sisakan Hutang, Ridwan Kamil Lantang Buka Suara
"Kami mengajak masyarakat untuk ambil bagian menelisik hal ini (polemik anggaran pembangunan masjid Al Jabbar. Dengan senang hati jika ada masyarakat atau netizen yang mau turut andil dan ikut serta membantu meneliti dan mencari tahu bersama-sama, mencari kebenaran dalam hal (kejanggalan) ini," katanya.
Dedi pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk secepatnya mengaudit proyek pembangunan Masjid Al Jabbar ini.
Dan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pelaporan kejanggalan dalam proyek pembangunan Masjid Al Jabbar ini ke aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejagung.
Dan temuan dari data ini, kata Dedi, tidak didapat dari sumber yang tidak jelas, justru sumbernya jelas dan bisa diakses semua masyarakat, yaitu, dari website LPSE Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Disana terang benderang terlihat, apa saja kegiatannya, siapa saja pemenang tendernya, berapa nilainya dan lain sebagainya.
"Nah, metode yang kami susun adalah data dari pemerintah juga dalam hal ini adalah data-data yang di publish yang tersedia di LPSE. Cuma mengeceknya harus rada leukeun, dan rada sabar.
"Sebenarnya ini sesuatu yang mudah ya, data kami bisa diakses melalui (website) LPSE, bukan data rahasia-rahasiaan. Cuma kami juga menggunakan melalui dokumen - dokumen APBD yang juga punya pemerintah, termasuk juga dokumen hasil audit BPK, terkait dengan belanja - belanja tahun yang lalu. Kami mendapatkan data-data sekunder, terutama dari yang dari pemerintah juga," bebernya.
Kemudian, tambah Dedi, dari temuan yang sekarang ini diperoleh, selain dari melihat dan mengamati dari data LPSE, juga didapat dari investigasi dan wawancara di lapangan.
"Di luar itu kami juga melakukan wawancara, melakukan desk studi tentang praktek korupsi di sektor konstruksi. Kami mendapatkan tadi dari tentang pola-pola atau modus di sektor konstruksi," pungkasnya.***
