Network
Koordinator Beyond Anti Korupsi, Dedi Haryadi menilai, dari pemantauan proses berdirinya masjid tersebut terdapat banyak pelanggaran.
"Kami melihat adanya kebohongan publik oleh Gubernur, dan dugaan adanya KKN dalam proyek pembangunan Masjid Al Jabbar ini, korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar Dedi saat diwawancarai, Selasa, 7 Februari 2023.
Baca Juga: Di KBB, Panen Baby Corn Punya Pasar Bagus, Selamatkan Usaha Pertanian Jagung dari Serangan Tikus
Dedi menyebut dari apa yang dikatakan Gubernur Ridwan Kamil yang mengumumkan total anggaran keseluruhan untuk megaproyek Masjid Al Jabbar ini yaitu, sebesar Rp 1 triliun.
Padahal kenyataannya, menurut Dedi, berbeda dengan temuan yang didapati dari hasil investigasinya, yakni, sebesar Rp 1,6 Triliun.
Data tersebut juga didukung dari data LPSE Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Ini kebohongan publik. Kami mengawasi dan berharap mereka transparan dan apa adanya dalam penyampaian laporannya," kata Dedi.
Baca Juga: Tol Getaci Kurang Menarik Bagi Bisnis Pertanian, Harga Pangan dan Tarif Tol Jadi Dilema
Kemudian, lanjut dia, terkait mekanisme belanjanya sendiri, pihaknya juga menduga ada indikasi unsur KKN. Ini kaitannya dengan tender atau yang non tender dan atau penunjukan langsung pemberian proyek dari Ridwan Kamil diduga kepada rekan-rekannya.
"Jadi yang Rp 1,2 Triliun itu di lakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, pihak tender atau pihak non tender penunjukan langsung. Nah, disitu kami melihat ada praktek-praktek dengan KKN dan kami melaunching dengan kegiatan bendungan Masjid Al Jabbar sendiri u ada banyak, ada belasan kegiatan yang nilainya sampai 1,2 T," katanya.
