Network
Menurut Dedi, disitu ada nilai kontraknya, ada nilai proyeknya, siapa pemenangnya, bagaimana itu dilakukan. “Kami merilis data itu untuk menunjukan bahwa klaim kami benar terkait dengan yang Rp 1,2 triliun itu,” katanya.
Baca Juga: Manfaat Perkebunan Sawit Bagi Lingkungan Hidup di Pulau Jawa, Jawa Barat dan Banten
Ia menilai, itu saja sudah lebih besar dari klaim gubernur yang menyatakan “hanya” Rp 1 triliun. “Belum lagi nanti kami secara terpisah akan merilis komponen belanja yang terkait dengan pembebasan tanah," bebernya lagi.
Pihaknya mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit atas megaproyek Masjid Al Jabbar ini, karena terindikasi KKN dan kebohongan publik.
"Kami akan meminta BPK supaya mengaudit secara keseluruhan proyek ini, multi yearsnya, dari tahun 2016 sampai sekarang, bagaimana BPK mengaudit," katanya.
Baca Juga: Kota Bandung Pernah Menjadi Percontohan Kualitas Bahan Bangunan Rumah Tahan Kebakaran
Menurut dia, "adanya perbedaan adanya pengakuan dari Gubernur dan melalui investigasi pihaknya, “Gubenur bilang Rp 1 triliun dan kami temukan Rp 1,6 triliun , itu kan sudah menunjukan bahwa ini ada sesuatu yang harus dilakukan audit, dalam hal ini BPK. Dan ini tahun anggaran 2022 sudah berakhir dan itu juga sudah termasuk audit itu, saya minta kepada BPK secara spesifik utk melakukan audit proyek yang multiyears ini," tegasnya.
Kang Kamil Jelaskan Soal Masjid Al Jabbar
Sebelumnya dalam akun twitter resmi Ridwan Kamil, berusaha untuk menjelaskan ke publik soal pembangunan Masjid Al Jabbar Bandung tersebut.
Menurutnya proyek kawasan Masjid Al Jabbar Bandung bukan hanya masjid, tapi juga danau buatan pengendali banjir, masjid raya dan musium digital Rasulullah dan Islam di Nusantara dan Jabar.
