Terkait Gugatan 16 DPAC, Ketua Demokrat Kota Bandung Sebut Pernyataan Riyan Rizal Usman Ngawur dan Tak Paham

Pasal 32 ayat 1 menyebutkan, Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.

Pasal 32 ayat 2 menyebutkan, Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Baca Juga: Kata Mahfud di Antara Sikap Polisi yang Perlu Diubah adalah Sombong: Inilah Sudut Pandang Ustadz Abdul Somad

“Di Anggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2020 sendiri di pasal 97 ayat 2 menyebutkan, penyelesaian perselisihan internal partai dilaksanakan oleh Mahkamah Partai, jadi bukan diajukan ke Pengadilan Negeri,” jelas Aan.

Tidak Paham

Jadi menurut Kang Aan, mengenai permasalahan yang digembar-gemborkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak adalah melanggar Anggaran Dasar, seperti diungkapnya Riyan Rizal Usman adalah tidak paham ngawur karena kalau membaca lebih dalam AD ART terbaru diyakini tidak ada pemahaman seperti itu.

Lebih jauh Kang Aan menjelaskan, dalam AD ART terbaru hasil Kongres 2020 pasal 60 ayat 1 menyebutkan, Ketua DPC dipilih dan ditetapkan oleh DPP bersama DPD setelah menerima sebanyak-banyaknya tiga nama calon dari hasil keputusan Musyawarah Cabang.

“Jadi bukan dipilih DPAC tapi dipilih dan ditetapkan DPP dan DPD. Sedangkan DPAC mengajukan nama calon,” jelas Aan.

Menurut Aan, permasalahan itu muncul kemungkinan karena kader Demokrat di tingkat anak cabang kurang tersosialisasikan mengenai AD ART terbaru dan juga Peraturan Organisasi yang merupakan penjabaran dari AD ART.

Baca Juga: Merinding! Kisah Kelam dan Mistis di Balik Lagu Nina Bobo, Terdapat 2 Versi Cerita Membuat Bulu Kuduk Berdiri