Partai Demokrat Kota Bandung Tolak Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Seolah Tak Ikhlas Beri Subsidi ke Rakyat

- 6 September 2022, 13:00 WIB
Ilustrasi: rakyat melakukan unjukrasa menolak kenaikan BBM. Partai Demokrat Kota Bandung pun secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap menolak kenaikan BBM yang menyengsarakan rakyat
Ilustrasi: rakyat melakukan unjukrasa menolak kenaikan BBM. Partai Demokrat Kota Bandung pun secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap menolak kenaikan BBM yang menyengsarakan rakyat /Antara/Makna Zaezar/

DESKJABAR- Masyarakat yang sedang kesulitan setelah baru keluarnya dari terpaan pandemi Covid-19, kini dihadapkan lagi dengan kesusahan yakni dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menaikan bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu 3 September 2022.

Kenaikan harga BBM ini dinilai fantastis dan ada yang menyebutnya pindah harga, Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi RP 10.000 per liter, lalu Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 perliter dan solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.

Menyikapi hal tersebut Partai Demokrat Kota Bandung dengan tegas bersama barisan rakyat menolak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

Baca Juga: Destinasi Wisata Kubur Gua Londa Toraja Sulawesi Selatan, Warisan Adat dan Kebudayaan Instagramable Indonesia

Baca Juga: Heboh Aldebaran 'Dihidupkan' Lagi di Ikatan Cinta, tapi Inilah 'Hutang' yang Harus Dijawab Penulis IC

"Kami tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok," ujar Ketua Partai Demokrat Kota Bandung Aan Andi Purnama kepada wartawan Selasa 6 September 2022.

Dalam keterangan persnya Aan Andi Purnama menjelaskan sebaiknya pemerintah melakukan upaya penghematan dalam hal anggaran karena upaya menaikan harga BBM itu adalah upaya yang sangat gampang dan seharusnya langkah menaikan harga BBM itu dihindari.

Kenapa begitu karena pemerintah saat ini banyak melakukan upaya pembangunan disana sini yang sebetulnya belum tentu dirasakan oleh masyarakat miskin.

Saat ini dilihatnya lebih pada anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat.

"Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah," ujarnya.

Halaman:

Editor: Yedi Supriadi

Sumber: Wawancara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x