Network
DESKJABAR- Eks Walikota Banjar Herman Sutrisno kembali akan diadili di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu 15 Juni 2022 hari ini.
Dalam sidang eks Walikota Banjar Herman Sutrisno sebelumnya, terjadi aksi unjuk rasa dari masyarakat Kota Banjar yang tergabung dalam Aksi Reformasi Masyarakat (Aksioma).
Mereka menginginkan agar eks Walikota Banjar Herman Sutrisno dihukum seberat beratnya.
Lalu meminta agar yang terlibat lainnya juga dijadikan tersangka, karena mereka meyakini bukan hanya dua orang tapi banyak lagi orang yang harusnya terseret dilingkaran Walikota Banjar saat itu.
Sementara dalam sidang hari ini masih dalam tahapan pemeriksaan saksi, jaksa KPK pun belum memanggil Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih yang juga merupakan istri dari terdakwa Herman Sutrisno.
Sidang tersebut menurut jadwal di SIPP Pengadilan Negeri Bandung digelar pada pukul 09.00 WIB di ruang sidang Wirjono Prodjodikoro.
Sidang eks Walikota Banjar Herman Sutrisno ini menjadi perhatian publik terutama warga Kota Banjar yang sejak awal mengawal kasus ini hingga ke KPK.
Dalam persidangan pun warga Banjar tergabung dalam Aksioma terus mengawalnya dalam melakukan aksi unjukrasa membentangkan beberapa spanduk di depan Pengadilan Negeri Bandung.
Koordinator Aksioma Akhmad Dimyati menjelaskan, awal mula kasus suap proyek di Kota Banjar ini dibongkar KPK. Pihaknya selama hampir tiga tahun nekad mendatangi kantor KPK di Jakarta untuk membongkar kasus yang menyeret Herman Sutrisno.
Menurutnya kasus ini sudah hampir tiga tahun berjalan membuat sebuah upaya bagaimana korupsi di Kota Banjar ini diadili.
Aksioma pada tahun 2019 ke KPK dengan tidak punya barang bukti apapun yang formal. Bulak balik ke KPK bentuknya unjuk rasa bahkan kami sampai tidur di sana.
Akhirnya, di penghujung 2021 kemarin, KPK berhasil mengungkap kasus suap proyek di Kota Banjar yang menyeret terdakwa mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno dan seorang pengusaha Rahmat Wardi.
Rahmat Wardi sendiri sudah dinyatakan bersalah dan divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim. Untuk terdakwa Herman Sutrisno masih disidangkan dengan agenda pemanggilan saksi.
Jadi kami prinsipnya datang kesini mewakili masyarakat Banjar. Korupsi di Banjar ini bisa diadili biar masyarakat Banjar idealnya supaya lebih sejahtera, jangan sampai dikorupsi terus, apalagi oleh elit di Banjar yang pernah menjadi pemimpin.
Menurut Dimyati seperti dalam putusan hakim terbukti di pengadilan bahwa setiap pemborong proyek di Kota Banjar ada istilah 'Uang Kaluhur' yang harus diberikan oleh pemenang proyek.
Setiap pemborong ada 'Uang Kaluhur' yang besarannya 6 sampai 8 persen. Pantas proyek-proyek kalau di Banjar banyak yang mangkrak.
Dirinya berpendapat, seharusnya lebih dari dua orang yang harus terseret dalam kasus ini.
Banjar ini bukan OTT tapi bongkar-bongkaran sudah hampir tiga tahun menghasilkan dua orang, mestinya banyak. Dua bis lagi ada 100 orang mestinya kebawa, ini baru dua.
Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa KPK mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno meraup duit hingga Rp 2,2 miliar lebih selama menjabat sebagai Wali Kota Banjar dari tahun 2008 sampai 2013.
Duit itu diduga dari hasil Herman mengatur pemenang lelang proyek pekerjaan di Kota Banjar.***
