Network
- Menolak rencana kebijakan impor 1 juta ton beras;
- Mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk Pembuatan Lumbung Pangan untuk menampung hasil panen masyarakat dan menjaga stabilitas pangan lokal;
- Memohon jaminan ketersediaan pupuk agar mudah diakses petani. Dan kemudahan pengurusan kartu tani.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin.H.M.M mengatakan, pihaknya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Serikat Rakyat Marhaen Kabupaten Pangandaran yang menolak rencana impor satu juta ton beras.
”DPRD Kabupaten Pangandaran menolak dengan adanya rencana impor beras karena akan sangat berpengaruh kepada nasib para petani,” ungkapnya.
Menurut Asep, semestinya stok beras mengalami surplus sehingga bisa menjadi Negara pengeskpor beras bukan malah menjadi Negara pengimpor beras.
”Ini menjadi persoalan serius bangsa kita, tata kelola agrarianya belum optimal,” tuturnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sendiri saat ini sedang merancang perlindungan terhadap petani terutama pada harga gabah, salah satunya dengan membangun lumbung padi.
”Berasnya kita beli, diharapkan dengan pola tersebut minimal bisa mnyetabilkan harga gabah,” tambahnya.***
