Network
DESKJABAR- Kementrian Pertahanan (Kemenhan) dinilai tidak transparan dalam menggunakan anggaran Covid-19 yang bersumber dari APBN untuk renovasi 110 rumah sakit.
Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, progres tersebut kurang transparan terhadap komisi I yang secara lembaga berkaitan dengan Kemenhan maupun TNI.
"Refocusing anggaran 2020 dari Kemenhan merupakan bagian upaya bersama menghadapi pandemik Covid-19 sejak Maret 2020. Namun memang kita di komisi 1 belum mendapatkan rincian program refocussing dari Kemenhan tersebut," ujar Farhan, Selasa 2 Maret 2021 di Bandung.
Baca Juga: WASPADA Modus Dibalik Pailit Perusahaan, Kasusnya Melonjak Tajam Sejak Pandemi Corona
Farhan menuturkan, dari observasi ke lapangan, belum menunjukan progres pengerjaan renovasi. Farhan memastikan Komisi I mengawal penggunaan dana tersebut. "Maka wajar jika ada pertanyaan transparansi penggunaan refocussing anggaran Kememhan untuk Covid-19," katanya.
"Akan menyoroti program hasil refocussing anggaran Kemenhan untuk Covid-19 yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung dan kota Cimahi. Nah, hingga saat ini saya belum melihat pelaksanaan program dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Bandung dan Cimahi yang menggunakan refocussing anggaran Kemenhan," tambahnya.
Farhan menekankan, renovasi tersebut dilaksanakan terhadap rumah sakit yang berada di zona tertinggi penyebaran Covid-19 seperti Bandung Raya dan Jabodetabek. "Sewajarnya ada alokasi anggaran dalam proporsi besar ke zona merah, karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi risiko penularan pun lebih besar. Dalam kerangka kerja dan fungsi pertahanan dan ketahanan bangsa, maka kemampuan kita menghadapi pandemik harus kuat dari hulu sampai hilir," katanya.
Baca Juga: KOTA BANDUNG Bertambah 3000 Orang Warga Miskin nya: Simak Penjelasannya Dibawah ini
Pihaknya meminta Kemenhan transparan dengan pengolaan anggaran untuk keterbukaan kepada publik. "Itu sebabnya perlu sekali Kemenhan berbagi informasi dan memberikan laporan yang lengkap sehingga bisa jadi bahan kami melakukan verifikasi di dapil masing - masing, mengenai peran Kemenhan dalam penanganan pandmeik Covid-19 di seluruh Indonesia," ujarnya.
