Network
DESKJABAR - Diperkirakan, jumlah lapak PKL di kawasan Tegallega Kota Bandung bertambah banyak lantaran satu keluarga bisa memiliki lebih dari satu lapak. Selain berpotensi menyulitkan akses di Jalan Otista, hal itu juga berpotensi menimbulkan kerumunan di masa pandemi Covid-19.
Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung bakal menata pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tegallega. Terdapat dua titik PKL di kawasan Tegalega yang akan ditata, yaitu yang berlokasi di Jalan Otista dan Jalan Moh Toha.
"Kalau tidak ditangani secara menyeluruh, khawatir para PKL ini akan sampai menutupi Jalan Otista," ujar Wakil Wali Kota Bandung itu saat memimpin rapat koordinasi pembahasan penanganan PKL sekitar Tegallega Bandung, Jumat 26 Februari 2021.
Baca Juga: SIM Keliling Bandung Sabtu 27 Februari 2021, Pastikan Hadir Hari Ini karena Besok Tidak Beroperasi
Ia mengadakan rapat itu bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti DPKP3, Satpol PP, Dishub, Dinas KUKM, Kewilayahan, dan Dinas Penataan Ruang, di Balai Kota Bandung.
Yana Mulyana yang juga Ketua Satgasus PKL Kota Bandung itu pun meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan untuk mengawasi dan menindak para PKL sesuai aturan.
"Coba nanti dikaji lagi sama teman-teman dari OPD terkait regulasinya seperti apa nanti di Tegallega. Perkuat dengan aturan Perwal, Perda, dan Instruksi Mendagri terkait fasilitas umum yang menimbulkan potensi kerumanan harus ditutup," tutur Yana Mulyana.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Lantik Lima Kepala Daerah, Simak Daftar Lengkapnya di Sini
Menanggapi permasalahan itu, Camat Regol, Iwan Sumaryana menyatakan, telah berkoordinasi dengan koordinator PKL. Telah ada kesepakatan untuk mengurangi jumlah PKL di kawasan Tegallega.
"Kami juga sudah berbicara dengan koordinator PKL. Kalau bisa 1 keluarga 1 lapak. Jangan sampai ada beberapa lapak padahal masih satu keluarga. Mereka menyanggupi dan akan bersama-sama memberikan informasi ke keluarganya," tutur Iwan Sumaryana.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Asep S. Gufron mengatakan, penataan PKL memerlukan komitmen kuat dari OPD terkait. Tak hanya itu, perlu konsistensi dalam hal pengawasan terhadap PKL.
"Minimal ada optimalisasi dalam monitoring. Harus membangun komitmen yang kuat dan bekolaborasi dengan kewilayahan serta OPD terkait sehingga ada kesinambungan," ucap Asep.***
