Network
DESKJABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat selesai dalam waktu enam sampai delapan bulan. Untuk itu, Jabar membutuhkan tambahan tenaga vaksinator.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan hal itu dalam Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk "Vaksinasi Covid-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin Covid-19" via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat, 22 Januari 2021.
"Jika vaksinasi Covid-19 berjalan lama, ekonomi Jabar sulit untuk bangkit," kata Ridwan Kamil sebagaimana dilaporkan Antara.
Baca Juga: Tiga Bank Syariah Pemerintah Tidak Ada Lagi Mulai 1 Februari 2021
Gubernur mengatakan, untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, Pemprov Jabar harus memvaksinasi 70 persen penduduk atau sekitar 36 juta warga. Dengan begitu, Jabar memerlukan sekitar 72 juta dosis vaksin Covid-19.
"Urutannya tenaga kesehatan dulu, baru profesi lain yang rawan, termasuk wartawan menurut saya rawan. Kemudian masyarakat umum di rentang umur 18-59 tahun," kata Ridwan Kamil.
Ia mengatakan, saat ini, Pemprov Jabar menyiapkan 11.000 vaksinator secara bertahap. Akan tetapi, dengan 11.000 vaksinator, vaksinasi Covid-19 di Jabar akan berlangsung selama 15 bulan.
Baca Juga: LIB : Kompetisi Liga Indonesia 2021 Kemungkinan Digelar Setelah Lebaran, Ini Alasannya
"Menurut saya, kelamaan. Jadi sekarang kita lagi menghitung bagaimana caranya agar tidak 15 bulan, tapi bisa 6-8 bulan," kata Ridwan Kamil.
Untuk menyelesaikan vaksinasi dalam 6-8 bulan, Jabar membutuhkan 30 ribuan vaksinator. Itu berarti, Pemprov Jabar harus merekrut vaksinator tambahan.
Menurut dia, tempat penyuntikan vaksin Covid-19 juga harus diperbanyak. Saat ini, ada sekitar 1.000 tempat penyuntikan vaksin di Jabar. Setidaknya, Jabar harus menambah 1.000 tempat penyuntikan lagi.
Baca Juga: Makanan Favorit Girl Band K-Pop Momoland, Menu Diet dan Hingga Lagu Ready Or Not
"Kalau waktunya mau cepat berarti tempatnya diperbanyak. Sekarang saya lagi mencari seribuan titik penyuntikan. Mungkin di gedung serba guna, GOR, atau gedung lain yang bisa dimanfaatkan," tutur Ridwan Kamil.
Gubernur Jabar berharap pemerintah pusat menyerahkan data penerima vaksin kepada pemerintah daerah. Hal itu untuk memudahkan pelacakan apabila ada calon penerima vaksin yang tidak datang saat waktu penyuntikan.
"Jadi kami memohon ke pusat, kewenangan mengatur siapa yang divaksin diserahkan secara desentralisasi ke daerah, karena kami orang lapangan yang lebih tahu," katanya.
Baca Juga: Info Covid-19, Pemkab Garut Mundurkan Jadwal Vaksinasi Covid-19, Karena Alasan Ini
