Network
DESKJABAR - Ketua Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) DPC Kabupaten Garut, Jawa Barat, Roni Faisal Adam, mengingatkan pihak pengelola Pasar Desa Sukamerang, Kec. Kersamanah, Kab. Garut dalam revitalisasi pasar jangan sampai melabrak aturan yang berlaku.
“Artinya pihak pengelola harus menyelesaikan terlebih dahulu perizinan. Ini sangat penting, agar jangan sampai bergejolak dan akhirnya berujung di penegak hukum. Tolong tahapan demi tahapan terkait perizinan harus ditempuh dengan benar dan seusai aturan," ujar Roni Faisal Adam, di Sekretariat KPLHI di Cibatu, Senin, 13 November 2020.
Baca Juga: 20 Orang Pegawainya Positif Covid-19, Kantor BPN Garut Langsung Ditutup Sementara
Baca Juga: Di Garut Warga Panik Mengucap Takbir, Turun Hujan Es Sebesar Kelereng , Angin Kencang dan Petir
Ia menuturkan, revitalisasi Pasar Desa Sukamerang yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat melibatkan investor selaku pihak ketiga. Di pasar tersebut akan dibangun gedung pasar dua lantai dengan total jumlah kios sebanyak 208 unit. Terdiri 124 unit kios di lantai pertama dan 84 unit kios di lantai atas.
"Terus terang, yang saya ingatkan itu tak hanya kepada pengelola pasar Sukamerang saja, tetapi kepada rekan-rekan lainnya pun sama. Saya ingatkan dalam proses pembangunan, baik pasar, pabrik, maupun bangunan lainnya, perizinan harus yang pertama dilengkapi," ucapnya.
Apalagi lahan yang digunakan pembangunan Pasar Sukamerang, tegas dia,i merupakan aset desa, sehingga pihak pengelola harus mengacu pada permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Kemudian Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Bunyi pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan.
