DESKJABAR – Pembangunan jalan Tol Getaci atau Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, merupakan jalan tol yang sudah lama diimpi-impikan warga di wilayah Priangan. Sebab, mereka meyakini bahwa keberadaan jalan tol tersebut akan memberikan dampak positif bagi ekonomi di wilayah tersebut.
Namun demikian, ekonom asal Unpad, Yayan Satyakti, mengingatkan perlunya mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dengan keberadaan Tol Getaci, yang pada akhirnya bisa juga merugikan wilayah tersebut.
Seperti diketahui, saat ini proyek Tol Getaci masih menunggu hasil lelang ulang yang akan dilaksanakan April atau Mei 2023. Jika sudah diketahui pemenangnya, maka pembangunan kontruksi bisa segera dilakukan.
Kementerian PUPR sendiri sebelumnya mentargetkan pembangunan kontruksi calon tol terpanjang di Indonesia itu akan dimulai awal tahun 2024.
Meski demikian, saat ini proses pembebasan lahan terus berlanjut, terutama di Seksi 1 ruas Tol Getaci dari Gedebage (Kota Bandung) hingga wilayah Garut Utara sejauh 45,2 kilometer.
Dampak positif
Selama ini wi;ayah Jabar selatan, khususnya wilayah Priangan Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta pariwisata.
Kawasan Jabar selatan, khususnya di wilayah Priangan Timur, memiliki garis pantai yang selama ini termsuk dalam tempat destinasi wisata pantai, seperti di pantai di Pangandaran, pantai Cipatujah di Kabupaten Tasikmalaya, pantai di Garut selatan, termasuk destinasi wisata favorit.
Demikian pula potensi industri daerah tersebut cukup besar, seperti sentra kerajinan kulit di Garut, Bordir di Tasikmalaya.
Baca Juga: KASUS SUBANG, Ada Jin Ingin Memberi Petunjuk, Tapi Minta Jaminan Perlindungan
Sayangnya, potensi-potensi tersebut selama ini tidak bisa dikembangkan secara optimal karena keterbatasan akses transportasi.
Selama ini arus lalulintas ke wilayah Priangan Timur terkendala oleh kemacetan di sejumlah titik, seperti di Nagreg, Limbangan, Kadungora, Tanjakan Gentong Tasikmalaya. Akibatnya, waktu tempuh menjadi tidak efisien.
Untuk itu menurut Ekonom Unpad, Yayan Setyakti, keberadaan Tol Getaci akan memberikan dampak positif. Tol tersebut dinilai akan meningkatkan efisien ekonomi karena akses yang cepat dan biaya transportasi jadi lebih murah.
“Sehingga bisa berdampak pada banyaknya aktivitas ekonomi domestik yang berhubungan dengan akses pasar regional seperti Pasar Induk, dan Pasar Nasional,” papar Yayan kepada DeskJabar.com.
“Demikian pula akses pariwisata, Tol Getaci akan membuka akses pariwisata lokal dan meningkatkan ekonomi lokal,” tambahnya.
Dampak Negatif
Meski demikian, Yayan mengingatkan dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat adanya Tol Getaci tersebut, yang harus bisa diantisipasi, oleh pemerintah setempat.
Dampak negatif yang dimaksud, menurut Yayan, jika tidak ada konservasi terhadap sumber daya alam di Jawa Barat Selatan, maka akses seperti illegal logging, illegal tourism, illegal mining, dan polusi pantai, akan semakin banyak dan mengancam sumber daya alam Jawa Barat.
Salah satunya solusi yang diusulkan Yayan adalah dengan menerapkan Payment Ecosystem Services (PES).
“Jika kita lihat berdasarkan fungsi konservasi, mungkin kita bisa menerapkan Payment Ecosystem Services (PES). Jadi jalan tol yang menghilangkan katakan sumber daya alam masyarakat, dapat diganti atau dikompensasi dengan jumlah produktivitas yang sama,” papar Yayan.
“Misal jika ada lahan yang hilang, maka dapat digantikan dengan produktivitas yang sama. Artinya, lahan bisa dimana saja, tetapi produktivitas masyarakat tidak hilang akibat tol,” katanya menambahkan.
Mencontoh Pemkot Kediri
Sementara itu mengutip dari Nirwati Channel, menghadapi pembangunan Tol Kediri-Tulungagung, Pemkot Kediri bersiap mencari lahan penganti, setelah lahan seluas 14 hektare milik Pemkot yang merupakan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B), kemungkinan akan terkena proyek tersebut.
Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kota Kediri, bersiap mencarikan lahan pengganti jika pemrakarsa proyek tidak berhasil mencarikan lahan pengganti.
Se[erti diketahui, sesuai Perda Kediri nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka pihak yang mengalifungsikan LP2B, wajib menggatinya sesuai dengan luas lahan yang dialihfungsikan.
“Jika mereka tidak berhasil mencarinya, maka kita akan mencarinya dan nantinya lahan tersebut akan dibebaskan oleh pihak pemrakarsa,” tutur Kapala DKPP Kota Kediri, Muhammad Ridwan. ***