DESKJABAR - Masjid Al Jabbar kini sudah berdiri dan sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat, 30 Desember 2022 lalu.
Namun, dibalik kemegahan berdirinya masjid tersebut menyisakan banyak persoalan, mulai dari kecurigaan dugaan KKN (korupsi, kolusi, dan kepotisme), ketidaksesuaian anggaran hingga kecurigaan lainnya.
Ada pihak yang menduga, ada sesuatu yang tidak transparan dalam pengunaan dan pengumuman anggaran pembangunan masjid megah tersebut.
Baca Juga: Kehadiran Delman Hias di Kuningan, Semarakkan Liburan Akhir Pekan Terutama Malam Hari
Pemantauan pembangunan Masjid Al Jabbar
Beyond Anti Corruption (BAC) menyoroti pembangunan Masjid Al Jabbar dari sejak lalu, Jawa Barat dipimpin Ahmad Heryawan dan kepemimpinan Ridwan Kamil kini.
Proses pembangunan Masjid Al Jabbar ini dipantau langsung, mulai belanja pembebasan lahan pertama hingga pembebasan lahan di zaman kepemimpinan Ridwan Kamil, termasuk juga proses pembangunannya dari awal hingga sekarang Masjid Al Jabbar berdiri megah.
Koordinator Beyond Anti Korupsi, Dedi Haryadi menilai, dari pemantauan proses berdirinya masjid tersebut terdapat banyak pelanggaran.
"Kami melihat adanya kebohongan publik oleh Gubernur, dan dugaan adanya KKN dalam proyek pembangunan Masjid Al Jabbar ini, korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar Dedi saat diwawancarai, Selasa, 7 Februari 2023.
Baca Juga: Di KBB, Panen Baby Corn Punya Pasar Bagus, Selamatkan Usaha Pertanian Jagung dari Serangan Tikus
Dedi menyebut dari apa yang dikatakan Gubernur Ridwan Kamil yang mengumumkan total anggaran keseluruhan untuk megaproyek Masjid Al Jabbar ini yaitu, sebesar Rp 1 triliun.
Padahal kenyataannya, menurut Dedi, berbeda dengan temuan yang didapati dari hasil investigasinya, yakni, sebesar Rp 1,6 Triliun.
Data tersebut juga didukung dari data LPSE Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Ini kebohongan publik. Kami mengawasi dan berharap mereka transparan dan apa adanya dalam penyampaian laporannya," kata Dedi.
Baca Juga: Tol Getaci Kurang Menarik Bagi Bisnis Pertanian, Harga Pangan dan Tarif Tol Jadi Dilema
Kemudian, lanjut dia, terkait mekanisme belanjanya sendiri, pihaknya juga menduga ada indikasi unsur KKN. Ini kaitannya dengan tender atau yang non tender dan atau penunjukan langsung pemberian proyek dari Ridwan Kamil diduga kepada rekan-rekannya.
"Jadi yang Rp 1,2 Triliun itu di lakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, pihak tender atau pihak non tender penunjukan langsung. Nah, disitu kami melihat ada praktek-praktek dengan KKN dan kami melaunching dengan kegiatan bendungan Masjid Al Jabbar sendiri u ada banyak, ada belasan kegiatan yang nilainya sampai 1,2 T," katanya.
Menurut Dedi, disitu ada nilai kontraknya, ada nilai proyeknya, siapa pemenangnya, bagaimana itu dilakukan. “Kami merilis data itu untuk menunjukan bahwa klaim kami benar terkait dengan yang Rp 1,2 triliun itu,” katanya.
Baca Juga: Manfaat Perkebunan Sawit Bagi Lingkungan Hidup di Pulau Jawa, Jawa Barat dan Banten
Ia menilai, itu saja sudah lebih besar dari klaim gubernur yang menyatakan “hanya” Rp 1 triliun. “Belum lagi nanti kami secara terpisah akan merilis komponen belanja yang terkait dengan pembebasan tanah," bebernya lagi.
Pihaknya mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit atas megaproyek Masjid Al Jabbar ini, karena terindikasi KKN dan kebohongan publik.
"Kami akan meminta BPK supaya mengaudit secara keseluruhan proyek ini, multi yearsnya, dari tahun 2016 sampai sekarang, bagaimana BPK mengaudit," katanya.
Baca Juga: Kota Bandung Pernah Menjadi Percontohan Kualitas Bahan Bangunan Rumah Tahan Kebakaran
Menurut dia, "adanya perbedaan adanya pengakuan dari Gubernur dan melalui investigasi pihaknya, “Gubenur bilang Rp 1 triliun dan kami temukan Rp 1,6 triliun , itu kan sudah menunjukan bahwa ini ada sesuatu yang harus dilakukan audit, dalam hal ini BPK. Dan ini tahun anggaran 2022 sudah berakhir dan itu juga sudah termasuk audit itu, saya minta kepada BPK secara spesifik utk melakukan audit proyek yang multiyears ini," tegasnya.
Kang Kamil Jelaskan Soal Masjid Al Jabbar
Sebelumnya dalam akun twitter resmi Ridwan Kamil, berusaha untuk menjelaskan ke publik soal pembangunan Masjid Al Jabbar Bandung tersebut.
Menurutnya proyek kawasan Masjid Al Jabbar Bandung bukan hanya masjid, tapi juga danau buatan pengendali banjir, masjid raya dan musium digital Rasulullah dan Islam di Nusantara dan Jabar.
"Ngukur biaya bangunan itu gimana ukuran. Al Jabbar ini untuk kapasitas 50 ribu jamaah," ujar Ridwan Kamil dalam cuitan di akun @ridwankamil.
Memang cuitan Ridwan Kamil tersebut mengundang kritik pedas dari netizen bahkan ada yang membandingkan sebuah masjid yang megah bisa dibangun dengan Rp300 miliar. Sedangkan Masjid Al Jabbar biayanya Rp1 triliun.
Dikolom komentar akun twitter Ridwan Kamil bertebaran ketidak setujuan duit APBD 1 triliun dipakai bangun masjid yang megah.
Baca Juga: Terkait dengan Kabar Gagal Ginjal Akut Anak, PT Pharos Indonesia Tarik Kembali Obat Sirup Praxion
Sementara masih soal Masjid Al Jabbar yang mendapat ancaman dari pengusaha yang mengaku belum dibayar, dalam akun instagram @Ridwankamil menjelaskan pembayaran semua pekerjaan Masjid Al Jabbar sudah tuntas. Kang Emil sebut pemerintah provinsi sudah tidak memiliki utang.
Pemprov Jabar sudah melunasi semua kewajiban pembayaran kepada kontraktor. Dan seluruh pembayaran dan pembiayaan pun sudah diaudit resmi oleh BPK sehingga tidak ada masalah lagi, sudah lunas.
Kang Emil pun pada pernyataannya dibeberapa media massa bahwa memang pembangunan masjid Al Jabbar ini melibatkan BPK dalam pengelolaan anggarannya. Bahkan dia meminta agar wartawan menanyakan langsung kepada BPK.***