DESKJABAR – Curah hujan yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di Jawa Barat mengakibatkan potensi gagal panen yang harus dihadapi para petani.
Guna mengatasi kerugian yang dihadapi petani akibat gagal panen tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, telah merealisasikan asuransi pertanian yakni program asuransi usaha tani padi (AUTP).
Pada tahun 2023 ini Jawa Barat sendiri minimal harus bisa mempertahankan produkitivitas produksi padi, setelah mereka menduduki posisi kedua di bawah Jawa Timur.
Baca Juga: Cara Alami dan Mudah untuk Menurunkan Tekanan Darah
Ada sejumlah kendala utama di tahun ini dalam upaya Jawa Barat untuk meningkatkan produktivitas produksi padi seperti iklim yang ekstrem serta harga pupuk subsidi dan pestisida yang diperkirakan akan naik.
Asuransi Pertanian Atasi Gagal Panen di Jawa Barat
Curah hujan yang tinggi di sejumlah wilayah di Jawa Barat baru-baru ini telah menyebabkan puluhan hektare lahan sawah kebanjiran dan gagal panen.
Desember lalu saja, sekitar 101 hektare lahan sawah di Kecamatan Jatitujuh, Majalengka terednam banjir.
Keluhan gagal panen juga muncul dari para petani di Kabupaten Bekasi karena sawah mereka terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi.
Bahkan akibat banjir yang terjadi pada September 2022, puluhan hektare sawah yang terdampak berada di wilayah Purwakarta dan Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Di Purwakarta ia mendapat laporan 1,5 hektare sawah yang tergenang dan 36 hektare di Cianjur kebanjiran.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayat mengatakan, untuk mengatasi kerugian petani yang diakibatkan gagal panen/puso, pihaknya telah merealisasikan program AUTP atau asuransi usaha tani padi.
Baca Juga: NYARIS Saja Ronaldo Mengecewakan Suporter Al Nassr, Untung Sang Anak Membisikkan Sesuatu
Menurutnya, target AUTP untuk Jawa Barat yang telah disepakati sebanyak 80.000 Ha pada bulan Desember 2022, namun realisasi target AUTP sebanyak 85.886,23 Ha melebihi target yang disepakati
“Pencapaian target tersebut berkat adanya dukungan dan peran seluruh petugas yang terlibat baik dari pemerintah pusat/daerah dan dinas teknis terkait,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa peran yang dilaksanakan diantaranya, mendampingi dan memfasilitasi petani yang akan melaksanakan klaim dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemerintah pusat/daerah/kabupaten/kota terhadap petani dan jasa keuangan yang ditunjuk untuk memudahkan dan dapat dimanfaatkan oleh petani yang mengalami kerugian dengan optimal.
Dadan menambahkan, pihaknya juga mengerahkan yang penggunaan drone dilakukan petugas POPT untuk asuransi pertanian di Jawa Barat, serta untuk meningkatkan perlindungan usaha petani dari ancaman dampak perubahan iklim.
“Untuk meningkatkan akurasi penilaian kerusakan pada tanaman padi, pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, siap menerapkan aplikasi penggunaan drone pada sejumlah wilayah,” ujarnya. ***