DESKJABAR- Pertemuan tatap muka LSM, OKP dan Ormas se Kota Bandung yang akan direncanakan Rabu 23 Desember 2020 di Gedung Indonesia Menggugat Jl. Perintis Kemerdekaan Bandung batal dilaksanakan.
Namun acara tersebut tetap digelar hanya saja konsepnya berubah dari tatap muka beralih ke daring. Hal tersebut dilakukan mengingat situasi saat ini masih dalam pandemi Covid-19, terlebih Kota Bandung masuk zona merah.
"Acara tetap digelar hanya saja dialihkan ke daring, mengingat kalau dilakukan dengan cara tatap muka dikhawatirkan akan terjadi kerumunan dan bisa menyebabkan terjadi potensi ada yang terpapar Covid-19," ujar Kordinator Forum Peduli Bandung Kandar Karnawan saat dihubungi melalui handphonenya Selasa 22 Desember 2020.
Baca Juga: Rapot Merah Oded-Yana : Rabu Ini, LSM, Ormas, dan OKP akan Kumpul Berikan Petisi Pada Wali Kota
Menurut Aan, panggilan akrab Kandar Karnawan, dari pertimbangan itulah kami dari panitia mengubah konsepnya yang terpenting maksud dan tujuan bisa tersampaikan. "Kita sebagai warga Bandung yang peduli akan keadaan Bandung lebih baik," katanya.
Menurut Kandar Karnawan, dalam acara tersebut nantinya akan ada pernyataan bersama mengenai kinerja Oded-Yana, mulai rapot merah dan juga mengeluarkan petisi dari komponen masyarakat atas kinerja Oded-Yana selama 2 tahun ini.
"Rapot merah itu kan biasanya kepada anak SD yang tidak bisa-bisa belajar. Atau kalau diberi soal 10 yang dikerjakan hanya satu dua soal saja. Nanti kan dirapotnya pada merah kaya hurang. Itu ibarat saja. Nah kami melihat Oded-Yana kepemimpinannya belum bisa menghasilkan hal yang signifikan dalam program nya," ujar Kandar Karnawan saat dimintai komentarnya oleh DeskJabar, Senin 21 Desember 2020 pagi.
Baca Juga: Acara TV SCTV 22 Desember 2020, Sinetron Cinta Mulia, Satria Rela Di Penjara Demi Nama Baik Mulia
Menurut Aan, menilai kinerja duet Wali Kota Bandung Oded M Danial dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana selama dua tahun memimpin masih stagnan berbagai program pembangunan serta mutasi-rotasi birokrasi, diduga kuat sarat Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN).
Kandar Karnawan mencontohkan karya-karya Ridwan Kamil saat menjadi Wali Kota Bandung terkesan kurang terawat bahkan beberapa diantaranya terbengkalai.
Padahal hal tersebut aset negara dan juga menjadi kebanggaan warga kota Bandung mengingat karya Ridwan Kamil tersebut menjadi fenomenal dan mengharumkan nama Bandung. "Banyak yang tidak terawat, misalnya mesin parkir yang menghabiskan uang negara Rp 87 miliar, tidak terawat bahkan terkesan mubazir dan tidak berfungsi," ujarnya.
Baca Juga: Gibran Diduga Terseret Skandal Korupsi Bansos , Mardani Ali Sera Ingatkan KPK Tidak Tebang Pilih
Kemudian Kandar Karnawan, mensinyalir masih ada dugaan praktek praktek KKN di Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisanya, jenis korupsi yang dilakukan kepala daerah dapat dibagi dalam lima modus, pertama intervensi dalam kegiatan belanja daerah, mulai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah, bantuan sosial (Bansos), pengelolaan aset, dan penempatan anggaran pemerintah daerah (Pemda) di BUMD.
“Yang kedua dari intervensi dalam penerimaan daerah, mulai pajak daerah atau retribusi, pendapatan daerah dari pusat, serta kerja sama dengan pihak lain,” kata Kandar Karnawan.
Ketiga dari sektor perizinan, mulai dari pemberian rekomendasi, penerbitan perizinan, dan pemerasan. ”Yang keempat adalah benturan kepentingan dalam proses PBJ, rotasi atau mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan perangkapan jabatan,” tambah Kandar.
Baca Juga: Ucapan Terlengkap Selamat Hari Ibu 22 Desember 2020 Dari Tokoh Terkemuka Dunia, Silahkan Cek Disini
Terakhir, penyalahgunaan wewenang, mulai dari pengangkatan dan penempatan jabatan orang dekat (nepotisme) sampai pemerasan saat adanya rotasi, mutasi, atau promosi Aparatur Sipil Negara (ASN). ***