Network
DESKJABAR – Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Disbun Jabar) bersiap melakukan penilaian kelas perkebunan untuk tahun 2024. Penilaian kelas perkebunan merupakan kegiatan rutin dilakukan setiap tiga tahun sekali, untuk memantau sejauh mana aktivitas bisnis perkebunan besar.
Usaha bidang sektor perkebunan besar masih menjadi salah satu sumber perekonomian di Jawa Barat. Tetapi diantara berbagai unit perkebunan diketahui sering mengalami naik atau turunnya kondisi bisnis, yang tidak jarang berpengaruh kepada kondisi areal usaha.
Sebagai persiapan, Dinas Perkebunan Jawa Barat melakukan coaching clinic usaha perkebunan se-Jawa Barat, di Bandung, Selasa, 21 Mei 2024. Kegiatan itu diikuti banyak pelaku usaha perkebunan baik milik negara, swasta, organisasi pengusaha perkebunan, organisasi petani pekebun, dll.
Baca Juga: Bisnis Vanili Jawa Barat 2024, Begini Gambaran Pasar dan Permintaan Bibit
Tantangan
Plt Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa, menyebutkan, sejumlah tantangan pada penilaian kelas perkebunan tahun 2024. Misalnya, kondisi dampak perubahan iklim, alih komoditas pada suatu unit perkebunan, okupasi pada lahan hak guna usaha (HGU) perkebunan yang berdampak konflik lahan, berkurangnya sumber daya manusia bidang perkebunan, serta masalah regulasi lainnya.
Salah seorang senioren perkebunan Jawa Barat, Slamet Bangsadikusumah (Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Jawa Barat-Banten), mengatakan, kondisi usaha bisnis perkebunan besar di Jawa Barat kini sedang tidak segagah zaman dahulu yang merupakan usaha berjaya.
Praktisi perkebunan, Sofwan Sutisna, mengingatkan, “Ketika menilai kelas perkebunan, para petugas disarankan dapat melakukan menyeluruh jangan hanya melihat areal yang bagus-bagusnya saja. Harus dapat diketahui secara menyeluruh, sehingga persoalan dapat dipahami secara utuh,” ujarnya.
Baca Juga: Tanaman Teh pada Perkebunan di Pangalengan, Bandung Dihancurkan, Kalangan PTPN I Marah
Praktisi perkebunan lainnya, Agus Sutirman, mengatakan, di Jawa Barat ada total 124 unit perkebunan. Sebagian diantara unit-unit perkebunan tersebut, mengalami masalah masing-masing, misalnya kondisi bisnis, proses perpanjangan HGU, penjarahan, sampai jadi tanah obyek reformasi agraria, dsb.
Disebutkan, untuk penilaian kelas perkebunan itu, belum semua kabupaten di Jawa Barat memiliki jumlah petugas secara cukup. Kondisi ini menjadi perhatian, untuk memenuhi jumlah personel atau tenaga yang cukup, atau pun kemampuan keahlian penilaian kelas perkebunan tahun 2024.
Penilaian kelas perkebunan juga melibatkan provinsi dan kabupaten, disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. ***
