“Namun sebaran pemotongan program kan mestinya tiap kementerian memiliki kebijakan proporsinya. Mestinya KLHK jangan terlalu mencolok pemotongan pada program pengelolaan hutan ini," urai Akmal dalam keterangan persnya, Senin 1 Februari 2021.
Pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dan KLHK, Akmal sempat mempertanyakan dasar pemotongan alokasi program pengelolaan hutan berkelanjutan hingga lebih Rp 300 miliar.
Mewakili fraksi PKS, ia menyayangkan program yang dipotong adalah terkait dengan hutan berkelanjutan. Padahal, program ini seharusnya menjadi program unggulan KLHK, di tengah rusaknya ekosistem dan ketidakpastian pengelolaan sumber daya hutan.
Baca Juga: Lima Merchant ShopeePay Terbaru Minggu ini Siap Dukung Hobi Kamu
"Refocusing terhadap anggaran KLHK cukup besar bila dibandingkan dengan mitra Komisi IV lainnya, seperti KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yaitu sebesar Rp 150 miliar,” ujar Andi Akmal.
“Dan pemotongan program pengelolaan hutan lebih besar dari pemotongan satu kementerian di KKP," keluhnya.***