DESKJABAR – Ekspor benih lobster seharusnya dihentikan total dan semua benih lobster yang ada dioptimalkan untuk budidaya di dalam negeri. Dengan mengutamakan benih lobster untuk kepentingan dalam negeri, maka ke depannya mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang.
"Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan sejak awal menghendaki KKP memprioritaskan pemanfaatan benur lobster untuk usaha pembesaran di dalam negeri, bukan diekspor," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, di Jakarta, Senin, 30 November 2020.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Perpanjang PSBB Proposional di Wilayah Bodebek. Cek Alasannya
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan juga sepakat agar ekspor benih lobster sebaiknya dihentikan.
Dikutip dari Antara, Abdul Halim menegaskan bahwa kebijakan terkait benih lobster dinilai lebih baik diarahkan untuk kepentingan domestik dan bukannya untuk kebutuhan.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa memprioritaskan benih lobster untuk kepentingan domestik bernilai strategis bagi ekonomi bangsa dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Baca Juga: Ada 165 Kasus Pencemaran, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Beberkan Kondisi Sungai Citarum Saat Ini
Terkait dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo leh Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) atas dugaan ekspor benih lobster, menurut Abdul Halim, sebaiknya menjadi momentum guna melakukan koreksi total KKP dalam penerbitan kebijakan agar ke depannya tidak mengabaikan peringatan, seperti hasil kajian Komnas Pengkajian Sumber Daya Ikan pada 2017 yang menyebutkan stok lobster berada di zona kuning dan merah.
Revisi regulasi