DESKJABAR – Ada sejumlah keanehan dengan rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton pada 2021, diantaranya adalah impor dilakukan pada saat stok di dalam negeri tinggi. Untuk itu, PKS tolak rencana impor beras 1 juta ton.
“Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan-alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri,” tutur anggota DPR Ri dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, dalam keterangan seperti dikutip dari Twitter @PKSejahtera.
“Disisi lain, pemerintah selalu mengatakan hasil tanam beras tahun ini akan membaik. Tapi Impor kok jalan terus?”, kata Andi Akmal.
Untuk itu, menurutnya, PKS menolak rencana pemerintah yang akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun 2021 ini.
Baca Juga: BTS Bakal Tampil di Grammy Awards 2021, Simak Jadwalnya Jangan Sampai Ketinggalan
Andi juga meminta pemerintah agar tidak terus melakukan sandiwara dalam hal impor beras.
Andi memaparkan bagaimana pada tahun lalu, pemerintah melakukan kebijakan sunyi impor beras, dimana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan.
“Kemudian, masa sekarang, dimana produksi pada Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu 19,99 juta ton, yang berarti kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seharusnya pemerintah menahan dulu keinginan impor beras,” ungkapnya.
Andi juga mempertanyakan produksi beras akhir tahun lalu yang diperkirakan surplus 2,5 juta-8,5 juta ton beras.
Menurutnya, seharusnya surplus ini dapat dioptimalkan sampai beberapa bulan kedepan sambil menunggu masa panen berikutnya karena saat ini areal tanam sedang meluas akibat curah hujan yang cukup merata.
Baca Juga: SEJARAH HARI INI, Misteri Hilangnya Pesawat MH 370 dan Nasib 239 Penumpang yang Tidak Terungkap
“Kami FPKS sangat menolak terhadap kebijakan impor beras 1 juta ton ini bila tanpa ada alasan yang meyakinkan. Bukannya anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sunggu sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri”, kata Akmal.
Alasan Akmal kenapa beras ini jangan terlalu banyak disimpan dalam waktu yang lama, karena daya tahan beras ini hanya mampu bertahan enam bulan saja dengan sistem logistik yang ada. Kemasan yang tidak kedap akan mengurangi kualitas gizi dan masuknya organisme yang merusak kualitas beras.
“Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani khususnya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya,” tuturnya.***