Network
DESKJABAR – Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi, dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 Senin 8 Februari 2021, mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik. Ia meminta masyarakat aktif untuk mengkritik.
Namun, pernyataan tersebut mendapat sorotan karena warga merasakan ada fenomena pendengung (buzzer) hingga Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bisa menjerat mereka yang lantang mengkritik, terutama lewat jagat maya.
Nah berbicara masalah kritikan, Akhmad Sahal yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Sahal, Pengurus Cabang Istimewa PCNU Amerika Serikat mempunyai pendapat tersendiri soal kritik mengkritik ini.
Baca Juga: JK Bingung Bagaimana Kritik Pemerintah Tidak Dilaporkan ke Polisi, Roy Suryo: Kandangkan BuzzerRp
Baca Juga: Roy Suryo Kritik Presiden Jokowi Jangan Pakai Istilah Ini, Karena Bisa Bingungkan Masyarakat
Dalam akun Twitter miliknya @sahal_AS, 13 Februari 2021 ia mencuit begini: “Cara terbaik mendukung Jokowi adalah dgn mengkritiknya scr terbuka kalo Jokowi keliru. Bukannya nyari2 alasan utk membelanya. Tp kalo dia benar ya harus diaparesiasi. Bukannya nyari2 dalih utk menyerangnya”.
Selain memiliki cara pandang soal kritikan yang benar itu adalah jika benar harus diapresiasi dan bukannya mencari-cari celah unuk menyerangnya, Gus Sahal juga menegaskan bahwa fanatisme memuja dan fanatisme membenci itu salah.
“Fanatisme memuja dan fanatisme membenci itu sama-sama bodoh”, katanya masih dalam cuitan @sahal_AS.
Menyusul pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat aktif untuk mengkritik, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyinggung pelaksanaan demokrasi belakang ini, terutama ihwal menyampaikan kritik terhadap pemerintah tanpa berujung panggilan polisi.
"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?," kata JK.
