Network
DESKJABAR - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, meluruskan pandangan masyarakat mengenai Komponen cadangan (Komcad) yang direncanakan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan RI.
Kharis menegaskan bahwa Komcad akan digunakan ketika komponen utama militer tidak cukup untuk menangani ancaman luar yang dihadapi negara, dan bukan digunakan langsung secara bersamaan.
“Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, komcad akan dimobilisasi setelah komponen utama dirasakan kurang atau tidak cukup untuk mencover ancaman yang dihadapi.
Jadi, jika komponen utama masih mampu maka komcad tidak akan digunakan.” Tegas Kharis dalam acara PKS Legislative Corner, Jum’at, (29/01).
Baca Juga: Ini Alasan DPR Agar PMK Pajak Pulsa dan Token Ditinjau Ulang
Selain itu, Kharis juga menuturkan bahwa demi menjamin tidak terjadinya kesalahgunaan, proses pengrekutan komcad harus dilakukan secara transparan.
“Proses pelaksanaan Komcad ini harus diawasi, karena Komcad hanya bisa dimobilisasi oleh presiden ketika ada ancaman militer, non militer, maupun ancaman hybrid. Perlu digaris bawahi bahwa pengrekrutan Komcad juga dilakukan secara transparan dan sukarela jadi tidak seperti wajib militer di negara lain.” tutur Kharis, dimana keterangan dimuat pada laman resmi Fraksi PKS, 30 Januari 2021.
https://fraksi.pks.id/2021/01/30/aleg-pks-komcad-memang-dibutuhkan-namun-bukan-prioritas-utama-saat-ini/
Prioritaskan Komponen Utama
