Network
Pasalnya, menurutnya, alokasi terbesar dari PSO kereta api adalah untuk kereta api perkotaan atau kereta commuter.
Dia menegaskan bahwa PSO tidak bisa diberikan begitu saja ke perusahaan swasta bukan BUMN dan BUMD. Bahkan, prosentase kepemilikan KAI sendiri tidak mayoritas.
Baca Juga: Direktur RSUD Ini Ikuti Pencanangan Vaksinasi Sinovac Malah Terkonfirmasi Positif Covid-19
“Kita sangat berhati-hati sekali. Saya harus menjaga transaksi ini proper, legal, (sesuai hukum) dan tidak merugikan KAI. KAI sendiri diamanahkan memberikan pelayanan terbaik bukan hanya di Jabodetabek, jangan sampai transaksi ini justru melemahkan KAI,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut Salusra, di masa pandemi ini volume penumpang KA anjlok hingga 80 persen di mana penjualan tiket merupakan sumber utama pendapatan perseroan tersebut.
“Tahun 2021 tidak lebih bagus dan makin terancam semakin banyaknya peraturan membatasi keleluasaan bepergian. Sudah pasti karena itu core business kami. Bahkan mendanai kewajiban pokok tiap bulan pun harus mengambil pinjaman dari luar,” katanya.
Baca Juga: Covid-19 Dunia: Mantan Presiden Korea Selatan ini Jalani Tes Akibat Kontak Langsung Dengan Petugas
Dari sisi landasan hukum, Salusra menjelaskan, dalam arahan rapat terbatas pada 8 Januari 2019, pengelola moda transportasi di Jabodetabek diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta karena memiliki anggaran besar. “Di sini ditekankan dapat bukan harus,” ujarnya.
Kemudian Kementerian BUMN agar memberikan saham mayoritas di KCI kepada Pemprov DKI atau dengan membentuk perusahaan patungan (joint venture) antara PT KAI dengan Pemrpov DKI mengenai pengelolaan stasiun.
“Tanpa landasan hukum yang kuat, tanpa tinjauan kerangka PSO dan ada kejelasan model bisnis yang clear (jelas), pelaksanaan strategis ini akan sangat sulit.” katanya.***
