Network
DESKJABAR – Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyatakan Kementerian Luar Negeri Indonesia harus melakukan protes diplomatik yang keras terhadap China, terkait penyusupan drone bawah laut ke wilayah perairan Indonesia.
“Bila sudah diketahui asal usul negara yang memiliki drone tersebut, Kemlu harus melakukan protes diplomatik yang keras terhadap negara tersebut dan bila perlu tindakan tegas lainnya," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 2 Januari 2021.
Hal itu menanggapi ditemukannya drone bawah laut oleh seorang nelayan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Terpapar Covid-19, Ganjar Pranowo Mendoakannya
Sebelumnya Wakil Ketua DP RI Azis Syamsuddin juga memaparkan penemuan benda berbentuk tabung di perairan dalam Selat Malaka, yang diduga menurutnya milik China.
Mengutip dari kantor berita Antara, Hikmahanto Juwana mengatakan, tindakan diplomatik tegas perlu dilakukan, jangan sampai terulang kembali insiden atas agen intelejen Jerman, saat melakukan kunjungan ke markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, beberapa waktu lalu.
"Kementerian Luar Negeri hanya puas dengan klarifikasi Kedubes Jerman dan agen tersebut dipulangkan oleh Kedubes tanpa ada protes diplomatik," ujar Hikmahanto Juwana.
Baca Juga: Deretan Drama Korea yang Bakal Tayang Tahun 2021, Inilah Daftarnya
Seharusnya, lanjut dia, Kementerian Luar Negeri melakukan tindakan yang lebih tegas lainnya bila kegiatan mata-mata terkuak.
Demikian juga atas kasus penyusupan drone bawah laut. "Bila sudah diketahui asal usul negara yang memiliki drone tersebut, Kemlu harus melakukan protes diplomatik yang keras terhadap negara tersebut dan bila perlu tindakan tegas lainnya," ujar Hikmahanto Juwana.
Ia mengatakan, drone bawah laut ditemukan nelayan di dekat Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. Saat ini TNI AL tengah mengamankannya.
Baca Juga: Libur Tahun Baru 2021: Prokes Ketat, Pangandaran Dikunjungi Belasan Ribu Wisatawan
“Protes keras dan tindakan tegas ini dilakukan terlepas apakah negara tersebut adalah negara sahabat, bahkan adanya ketergantungan Indonesia secara ekonomi,” ujar Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu.
Menurutnya, Ini semua dilakukan agar diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan NKRI benar-benar diperankan oleh Kemlu.
"Jangan sampai Indonesia dianggap lemah bahkan mudah untuk diajak berkompromi saat tindakan mata-mata yang dilakukan oleh negara lain terkuak," ujar Hikmahanto.
Baca Juga: Mesranya, Ridwan Kamil Hadiahkan Sepeda Motor Custom untuk Istri Tercinta
Dua drone bawah laut lolos
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin sebelumnya mengemukakan, penemuan benda yang diduga drone bawah laut di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada pengujung Desember 2020, bukanlah satu-satunya.
Penyusupan drone bawah laut yang diduga milik China, ternyata juga ditemukan Selat Sunda dan wilayah Lombok. Namun keduanya berhasil lolos.
"Sangat disayangkan jika memang drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia tanpa terdeteksi, dan cara ini merupakan tidakan ilegal,” ujar Aziz Syamsuddin.
Baca Juga: Belajar di RumahAja, DKI Jakarta Belum Berani Berlakukan Pembelajaran Tatap Muka
Azis Syamsuddin, meminta TNI Angkatan Laut (AL) dan Bakamla dapat lebih maksimal dalam mengawasi dan mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).***
