DESKJABAR – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menduga ada kekuatan asing di belakang demontrasi menolak Omnibus Law, yang bertujuan menciptakan kekacauan.
"Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," ujar Prabowo.
Dikutip Desk Jabar dari kantor berita Antara, Prabowo tidak yakin pemuda dan mahasiswa melakukan kerusuhan. Dia menduga ada anasir asing yang membiayai kerusuhan tersebut.
Baca Juga: Unjuk Rasa ANAK NKRI Malah Ditanggapi Negatif Oleh Pelaku Pasar
"Ga mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo silahkan, demokrasi itu boleh demo, masa bakar milik rakyat. Jadi, kalau sudah begitu kita harus sangat waspada," katanya dalam sebuah wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra, yang diterima di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020.
Prabowo mengatakan, hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Bahkan, ia menyebut, dalangnya berasal dari luar negeri.
Menurut dia, banyak peserta asing yang belum membaca UU Ciptaker dan termakan hoaks.
Baca Juga: Pasien Covid -19 di Kota Tasikmalaya Meningkat, Hotel dan GOR Disiapkan untuk Ruang Perawatan
"Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini tidak ada, itu tidak ada," kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Prabowo menceritakan, dirinya sempat terperangkap dalam aksi massa penolakan UU Cipta Kerja.
Dia pun menyayangkan, saat menggelar aksinya banyak mahasiswa yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Banjir Tasikmalaya, Seret Mobil dan Rendam 270 Rumah, Ada yang Sampai Atap
"Ini kan mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin. Ini kan lagi Covid-19," ujarnya.
Prabowo pun meminta semua pihak bersabar dan mempersilakan untuk melakukan uji materi atau judicial review atas UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita coba. Kalau UU ini tidak bagus pelaksanaannya, tidak baik, bawalah ke judicial review, ke MK, sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan, UU Cipta Kerja yang dipelopori Presiden Joko Widodo memiliki tujuan yang baik, yakni mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi di Indonesia.
Apalagi, Indonesia saat ini tengah diterpa pandemi Covid-19 yang berdampak negatif ke semua sektor.
Buruh juga menjadi salah satu yang terdampak dari keadaan yang terjadi saat ini.
"Jadi ini kadang-kadang suatu dilema, katakanlah buah simalakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Kalau terlalu kenceng terhadap pengusaha, pengusaha akan pindah," tuturnya.***