Kunci Jawaban dan Contoh Soal Tertulis PPK dan PPS Pemilu 2024, Lengkap dengan Keterangannya

 DESKJABAR - Berikut adalah kunci jawaban dan contoh soal Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024, lengkap dengan keterangannya.

Contoh soal PPK dan PPS yang diberikan terdiri dari lima butir soal yang  dilengkapi dengan kunci jawaban beserta keterangannya.

Tujuan dari dibuatnya contoh soal PPK dan PPS adalah untuk memberikan gambaran serta kompetensi kepada calon peserta PPK dan PPS.

Tidak hanya itu saja kunci jawaban serta keterangan  yang diberikan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kecerdasan kognitif kepada para calon peserta PPK dan PPS.

Baca Juga: PARADE Kemenangan Tim Sepakbola Argentina Dibatalkan, Messi dkk Dievakuasi dengan Helikopter, 18 Orang Cedera

Dilansir DeskJabar.com dari  https://www.kpu.go.id, simak contoh soal tes tertulis PPK dan PPS Pemilu 2024.

1.Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
3. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
5. Tempat pemungutan suara (Tps)

Jawaban:d

Keterangan, PTPS adalah seorang yang bertugas mengawasi proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) selama pemilu atau pemilihan umum. Mereka bertugas memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan jujur, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

PTPS  juga bertugas membantu masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Selain itu, PTPS  juga bertugas menjaga keamanan di TPS dan memastikan bahwa tidak ada kecurangan atau tindakan yang merugikan kejujuran proses pemungutan suara.

Baca Juga: 7 Nama Daerah di Jawa Barat yang berasal dari Singkatan, Nyeleneh dan Bikin Ngakak

2.Asas pemilu  dalam  Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945 adalah berikut ini, kecuali...

1. adil
2. terbuka
3. bebas
4. langsung
5. rahasia

Jawaban:b

Keterangan, kebebasan dalam pemilihan umum juga meliputi kebebasan bagi partai politik dan calon untuk bersaing dalam pemilihan secara adil dan merdeka, serta kebebasan bagi media untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang pemilihan.

Kebebasan dalam pemilihan umum merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi yang harus diakui dan dilindungi oleh setiap negara yang menganut sistem demokratis.

3.Dalam hal Parpol  atau gabungan Parpol menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka

1. Parpol atau gabungan parpol yang mencalonkan bisa mengusulkan calon pengganti
2. Parpol atau gabungan Parpol yang mencalonkan tidak bisa mengusulkan calon pengganti
3. Parpol atau gabungan Parpol yang mencalonkan di diskualifikasi
4. Parpol atau gabungan Parpol yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
5. Parpol boleh saja mengusulkan kembali

Jawaban:b

Keterangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti setelah proses pendaftaran calon telah ditutup.

Baca Juga: 8 Fakta Mencengangkan Film Avatar 2 yang Wajib Kamu Tahu Sebelum Datang ke Bioskop

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan atau tindakan yang merugikan kejujuran proses pemilihan.

4.Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali

1. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum
2. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
3. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
4. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilihan umum
5. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban:b

Keterangan, dalam pemilu, setiap orang berhak untuk memilih sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun.

Karena itu, tidak ada salahnya jika seseorang tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain.

Hal ini merupakan hak privasi setiap orang yang harus diakui dan dilindungi.

Baca Juga: Cara Perbaiki Kualitas Tidur Agar Bisa Lebih Bugar di Esok Pagi

5.Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh

1. Bawaslu, MK dan Mahkamah Kehormatan Dewan
2. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
3. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
4. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
5. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban:e

Keterangan, Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN).

Sekian penjelasan tentang kunci jawaban dan contoh soal tertulis PPK dan PPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat.***