Lebaran 2022, 80 Juta Orang Mudik, Puan Maharani Minta Pemerintah Antisipasi Kompleksitas Masalah

- 19 April 2022, 20:18 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani, ia meminta pemerintah melakukan antisipasi komplesitas pada musim mudik Lenaran 2022
Ketua DPR RI, Puan Maharani, ia meminta pemerintah melakukan antisipasi komplesitas pada musim mudik Lenaran 2022 /DPR RI

DESKJABAR – Sekitar 80 juta orang diperkirakan akan berangkat pada musim mudik Lebaran 2022 yang waktunya sudah mulai dekat.

Ketua DPR RI Puan Maharani, di Jakarta, Selasa, 19 April 2022, meminta pemerintah antisipasi dan memfasilitasi masyarakat yang akan mudik dengan sebaik mungkin.

Puan Maharani melihat adanya potensi kemacetan parah yang mungkin terjadi selama musim mudik Lebaran 2022.

Paling tidak, dari Jabodetabek saja, diperkirakan akan terdapat 14 juta pemudik Lebaran 2022. Mereka memerlukan kelancaran perjalanan, sehingga selamat sampai kampungnya.

Baca Juga: Aqil Savik Pamit, Mimpi Jadi Pemain Persib Kesampaian Meski tak Optimal, Kini Ia Kejar Mimpi yang Lebih Besar

Menurut Puan Maharani, pemerintah harus melakukan segala persiapan dan langkah antisipasi harus disiapkan pemerintah sebaik dan sedini mungkin. Tujuannya, agar masyarakat bisa mudik dengan selamat dan tenang.

“Siapkan skenario terburuk jika terjadi kemacetan parah di  luar prediksi,” kata Puan.

Diperkirakan, akan ada 80 juta orang yang mudik ke kampung halamannya di mana 14 juta di antaranya berasal dari wilayah Jabodetabek.

Dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebanyak 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor akan bergerak bersama pemudik.

Baca Juga: Fans Liverpool akan Tepuk Tangan di Menit ke 7 Dinihari Nanti, Aksi Belasungkawa atas Kematian Bayi Ronaldo

Puan mengatakan, Kementerian dan instansi yang terlibat dalam penanganan mudik Lebaran harus mempersiapkan infastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai bagi pemudik.

“Kita memaklumi antusias warga mengingat akibat pandemi Covid-19, sudah 2 tahun masyarakat tidak diperkenankan mudik saar Lebaran. Antusiasme mudik yang tinggi ini harus disikapi dengan persiapan matang dari pihak otoritas,” ujar Puan.

Mantan Menko PMK ini mengingatkan pentingnya setiap detail kebutuhan masyarakat dipersiapkan selama perjalanan mudik. Puan mengatakan, pengamanan di setiap titik keramaian juga penting dilakukan.

Baca Juga: Aqil Savik Menyusul Deden Natshir, Hengkang dari Persib, Ini Kata Mantan Pelatih Kiper Persib Gatot Prasetyo

“Jangan sampai karena kurangnya persiapan, terjadi lagi kemacetan hingga 20 jam di dalam tol dan memakan korban jiwa seperti pada 2016 lalu,” paparnya.

Puan juga meminta aparat keamanan bekerja sama dengan tenaga kesehatan di posko-posko mudik, termasuk di stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, terminal bus, dan di jalur-jalur darat.

Dengan begitu, masyarakat akan dipermudah apabila membutuhkan pertolongan pertama saat mudik.

Puan menilai tradisi mudik Lebaran akan menjadi stimulus yang semakin mendorong pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Kapan THR Turun 2022, Ini Rencana Pembagian THR Kota Bandung Menurut Sekda Ema Sumarna

“Mudik Lebaran akan meningkatkan pariwisata daerah. Termasuk juga akan kian menggerakkan UMKM lokal saat pemudik berbelanja oleh-oleh. Tapi tentunya, mobilitas tinggi masyarakat harus dibarengi dengan ketatnya protokol kesehatan,” tutupnya.

Komplikasi Masalah

Senada dengan Puan, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan pemerintah secara matang mempersiapkan mudik.

Menurutnya, jika tidak dikelola dengan baik, jumlah pemudik yang sedemikian besar bisa merembet pada banyak permasalahan, seperti kemacetan, kecelakaan, dan kejahatan.

Baca Juga: DETIK-DETIK AKHIR KASUS SUBANG, Terkuak! Yosef Subang Ternyata Pernah Dapat MOTOR dari Yoris

Ia menyarankan, pemerintah seharusnya membuat kebijakan antisipatif.

“Jadi ini ada 89 juta yang akan mudik. Berarti nanti akan ada kemacetan di jalan tol, apalagi penerapan ganjil-genap juga menyebabkan kemacetan di jalan arteri,” ujar Trubus.

Ia menilai, potensi kecelakaan, potensi terjadinya kerawanan-kerawanan seperti kejahatan sangat tinggi. “Jadi menurut saya pemerintah membuat kebijakan yang sifatnya antisipasi,” ujar Trubus.  

Bahkan Trubus juga menekankan bahwa Covid-19 masih mengancam dengan varian baru dan jumlah kasus yang setiap saat bisa melonjak.

Baca Juga: Kasus Subang, TERNYATA! Ember Biru di TKP Pembunuhan Itu Sengaja untuk Ini Kata Yosef Subang

Menurutnya, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat bahwa Covid-19 masih ada sehingga diperlukan kewaspadaan untuk mencegah peningkatan kasus.

“Pemerintah juga harus hati-hati memberikan edukasi pada masyarakat terkait keberadaan Covid-19,” tegasnya.

Sayangnya, menurut Trubus, pemerintah tampak belum menyiapkan langkah antisipasi, bahkan cenderung larut dalam euforia penanganan pandemi yang dianggap berhasil. ***

Editor: Dendi Sundayana


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah