Network
“Saya meminta Kementerian Kesehatan untuk memberikan apa yang kami minta di lapor.go.id tentang keterbukaan informasi publik, kami juga sudah melayangkan surat ke Ombudsman. Ombudsman juga akhirnya merekomendasi,” tuturnya.
Baca Juga: Calon Tersangka Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Segera Diumumkan, Ini Penjelasan Pakar Hukum
Dalam video itu terungkap, ada 4 hal yang Babe Aldo tanyakan kepada Kementerian Kesehatan terkait pandemik Covid-19.
“Pertama. Soal keakuratan PCR. Kedua, masalah efikasi (tingkat kemanjuran ) vaksin. Ketiga, masalah kontrak pemerintah Indonesia dengan produsen vaksin dan penggunaan EUA (Emergency Use Authorization). Kenapa harus dimandatorikan? Kenapa harus didaruratkan?,” ucapnya.
Keempat, masalah penggunaan vaksin anak. Menurut Babe Aldo, mengapa untuk sebuah penyakit seperti Covid-19 yang tingkat kesembuhannya 99,9% anak harus diintimidasi dengan vaksin.
“Anak Indonesia bukan anak yang penyakitan. Anak Indonesia anak yang sehat. Dan (jumlah anak Indoenesia) tidak sedikit pak. Kami sekali lagi tidak antivaksin, kami anti pemaksaannya,” katanya lagi.
Baca Juga: Gunung Bawah Laut Meletus Picu Tsunami di Tonga, Australia Diminta Waspada
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam keterangan persnya, di Jakarta Senin 10 Januari 2022 mengatakan bahwa pemberian vaksin Covid-19 sebagai booster perlu dilakukan.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kadar antibodi yang mengalami penurunan signifikan enam bulan setelah mendapat vaksin covid-19 dosis lengkap.
“Data imunogenisitas dari hasil pengamatan uji klinik terdiri dari semua vaksin Covid-19 menunjukkan adanya penurunan kadar antibodi yang menurun secara signifikan sampai di bawah 30 persen. Terjadi setelah enam bulan pemberian vaksin primer yang (dosis) lengkap. Oleh karena itu, diperlukan pemberian vaksin booster atau dosis lanjutan untuk meningkatkan kembali imunogenisitas yang telah menurun,” ujarnya.***
