Network
DESKJABAR - Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PBMA) mendesak Pemerintah Indonesia harus dapat menjamin agar para calon jamaah haji dipastikan dapat berangkat, di tengah keresahan menyangkut dana haji.
Ketua Umum PBMA Embay Mulya Syarief dalam keterangan secara tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 6 Juni 2021, menyebutkan,
Ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melakukan berbagai cara agar kuota haji bisa bertambah signifikan di tahun depa. Ini harus diiringi dengan regulasi yang lebih luas, demi menjaga kredibilitas pengelolaan, serta menjawab keresahan publik.
"PB Mathla'ul Anwar juga mendesak untuk dilakukan audit keuangan haji oleh lembaga profesional, guna memastikan seluruh dana aman dan tersimpan utuh," katanya, dikutip Antara.
Baca Juga: Sarang Burung Walet dan Porang Masuk Program Super Prioritas Usaha Pertanian
Seperti diketahui, bahwa Pemeringah Indonsia sebelumnya mengatakan, bahwa mereka menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia tersebut, memunculkan keresahan kalangan umat Islam yang sudah menyetor biaya haji.
PBMA juga mengusulkan fatwa yang mengikat terkait pembatalan ini, tujuannya agar umat Islam, khususnya jamaah calon haji bisa kuat secara moral dan spiritual.
Terakhir, PBMA juga meminta agar proses 'bidding' Dirjen Haji Kemenag supaya cepat, dilakukan secara terbuka dan terpantau publik.
"Karena ini akan menentukan manajemen pengelolaan haji di tahun mendatang," demikian Embay Mulya Syarief.
Baca Juga: Kasus COVID-19 di Kota Bandung Kembali Meningkat
PBMA juga mendorong kajian strategis sains dan agama dalam rangka mempersiapkan program penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya.
Kajian teknis
