Network
Mardani menambahkan, isu seperti ini merupakan ironi besar karena demokrasi yang sudah lama dibangun justru tertahan. Seakan ada dinding tinggi dan tebal yang memisahkan rakyat dan oligarki (elit).
Ia melanjutkan, aspek soft power seperti ini yang tidak dibaca, sehingga memanfaatkan kondisi multi partai yang ada di negeri ini.
Baca Juga: Tim Densus 88 Amankan 5 Bom Aktif Berdaya Ledak Tinggi Dari Penggerebekan di Jakarta dan Bekasi
“Antitesa dengan Presiden Soeharto yang ketika itu cenderung partai tunggal, meskipun saat itu ada Golkar, PPP dan PDIP. Jika dikaitkan dengan geopolitik, kita perlu mengakui bahwa apa yang selama ini dikembangkan dalam design demokrasi belum berbasis kepada akar dukungan politik rakyat yang mengakar di dalam ke-Indonesiaan kita,” ujarnya.
Mardani menutup cuitannya dengan menjelaskan bahwa starting point ini mesti kembali ke sana terlebih dahulu sebagai tolok ukur untuk merekonstruksinya.
Lebih lanjut, menurutnya arahnya harus menuju konsensus nasional untuk mengubah tataran ini, sekaligus menjadi dasar mengapa geopolitik perlu menjadi input dalam menyusun rekonstruksi nasional.***
