Pemerintah Berupaya Mempertahankan Lahan-lahan Pertanian, Tetapi Meminta Diperoleh Lewat Wakaf

- 23 Maret 2021, 19:37 WIB
Petani memanen padi di areal sawah desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (20/3/2021). Kementerian Pertanian meminta Perum Bulog untuk menyerap gabah petani secara maksimal di tengah masa panen raya periode Maret hingga April 2021 untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/hp.
Petani memanen padi di areal sawah desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (20/3/2021). Kementerian Pertanian meminta Perum Bulog untuk menyerap gabah petani secara maksimal di tengah masa panen raya periode Maret hingga April 2021 untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/hp. /Dedhez Anggara/ANTARA FOTO

DESKJABAR - Pihak pemerintah menyatakan berupaya mempertahankan lahan baku sawah di seluruh wilayah Indonesia,  untuk menjaga kestabilan pangan dan lahan pertanian berkelanjutan.

Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Anang Noegroho, di Jakarta, Selasa 23 Maret 2021 mengatakan, pengelolaan lahan pertanian dan pangan perlu ditingkatkan lantaran terjadi konversi lahan pertanian.

"Bahwa kemampuan kita dalam rangka natural resources management harus ditingkatankan. Kemarin kita merencanakan menggunakan metode wakaf supaya tidak terjadi konversi lahan," kata Anang, dalam webinar. mengenai sistem pangan dan perencanaan kota yang dipantau Antara, di Jakarta.

Baca Juga: Akhirnya, Nelayan Pekalongan Bisa Melaut Lagi, Setelah Sebulan Nganggur

Ia mengatakan, pemerintah tengah berupaya meningkatkan kemampuan mengelola sumber daya lahan pertanian yang dinilai masih rendah.

Dia menilai kemungkinan program wakaf lahan pertanian tersebut sedang dalam pembahasan antara Bappenas dengan Kementerian Agama agar tidak terjadi penutupan lahan pertanian.

Menurut Anang, ketentuan dan hukum yang ada saat ini dinilai masih belum mampu untuk mencegah penutupan lahan pertanian rakyat.

Baca Juga: Peristiwa Bandung Lautan Api, Jejak-jejaknya Nyaris Terlupakan Zaman, SEJARAH JAWA BARAT

Jawa dan Bali

Perencana dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tikki Mahayanti mengatakan terjadi penutupan lahan sawah yang masif dan cepat di Jawa-Bali pada periode 2012 hingga 2019.

Penutupan lahan sawah tersebut utamanya terjadi di wilayah perkotaan seperti di Jabodetabek dan wilayah Kota Denpasar.

 

Berdasarkan penggabungan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ATR/BPN pada tahun 2020 di Pulau Jawa terjadi penutupan lahan sawah yang relatif cepat.

Baca Juga: INILAH 21 Titik Lokasi E Tilang di Kota Bandung: Kapolda Jabar Penerapan ETLE Sementara Di Bandung Dulu

Dalam setahun, sebanyak 7.2916,20 ha lahan sawah dikonversikan tak lagi jadi lahan pertanian. Konversi lahan tersebut terjadi pada bulan Januari hingga Maret sebanyak 333.18 ha, periode April-Juni bertambah menjadi 437.26 ha, Juli-September menjadi 2573.41 ha, dan Oktober-Desember jadi 7.916.20 ha.

Tikki mengatakan Kementerian ATR/BPN pada tahun 2019 telah menerbitkan SK Nomor 686 Tahun 2019 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Nasional yang jumlah totalnya ditetapkan sebanyak 7.463.948 ha.

Ketentuan tersebut, kata Tikki, menjadi acuan batas minimal lahan baku sawah yang harus terjaga ketersediaannya di Indonesia. ***

Editor: Kodar Solihat

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x