DESKJABAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), saat ini tengah menyiapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 #RoadtoKarimun pada Selasa 1 Agustus 2023.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa harus adanya keterlibatan dari lembaga/ Kementerian terkait dalam kegiatan GTRA Summit 2023 ini.
Terkait hal tersebut, maka diadakanlah rapat di mana pertemuan tersebut berlangsung secara daring dan luring tepatnya di Ruang Rapat 401, Lt. 4 Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Rapat ini membahas terkait kesiapan acara yang disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan.
Hadi Tjahjanto dalam sambutannya mengingatkan bahwa GTRA Summit bukan hanya acara seremonial.
Baca Juga: Elf Trayek Bandung-Subang Lambat, 10 Orang Penumpang Berangkat, Uji Kesabaran
Menurutnya GTRA dapat dioptimalkan sebagai forum koordinasi lintas sektor yang dibentuk untuk mengakselerasi penyelesaian berbagai persoalan atau hambatan pelaksanaan Reforma Agraria.
"Reforma Agraria adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi atensi langsung Bapak Presiden. Konsekuensi Reforma Agraria sebagai PSN adalah semua kementerian/lembaga (K/L) pemerintah daerah, termasuk badan usaha dan masyarakat harus bahu-membahu menyukseskannya," kata Hadi Tjahjanto.
Terkait dengan konsep materi deklarasi GTRA Summit 2023 tersebut, Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa harus ada keterlibatan dari kementerian/lembaga terkait. Sehingga, setelah deklarasi berlangsung materi tersebut dapat menjadi pedoman masing-masing K/L.
"Kita bahas dan sepakati bersama antara K/L. Jadi, kita semua memahami apa yang dideklarasikan dan dikonkretkan di lapangan," ujar Hadi Tjahjanto.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra beserta jajaran.***