DESKJABAR – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyambut baik dengan keputusan Presiden Jokowi membatalkan vaksin Covid-19 berbayar untuk individu yang sempat menuai berbagai kritik dan penolakan.
Setelah membatalkan vaksin Covid-19 berbayar, Hidayat Nur Wahid meminta Jokowi segera menutup pintu kedatangan tenaga kerja asing (TKA) dan warga negara asing (WNA).
Tanggapan dan permintaan itu dikemukakan Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitternya @hnurwahid, Jumat 16 Juli 2021 malam.
“Bagus, kritik-kritik dari DPR dan luar DPR yang tolak vaksin covid-19 berbayar, akhirnya dikabulkan oleh Presiden @jokowi,” tuturnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Menteri dan Kepala Lembaga Tinggi Berpergian ke Luar Negeri
“Berikutnya penting jg Presiden @jokowi, kabulkan kritik untuk tutup pintu Indonesia dari TKA/WNA, sebagai keadilan dan simpati terhadap WNI yang terkena PPKM, dan keseriusan atasi covid-19,’ tuturnya.
Seperti diketahui, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyatakan pembatalan Vaksin Covid-19 berbayar untuk individu yang rencananya akan disalurkan melalui PT Kimia Farma.
“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tutur Pramono Anung.
Rencananya vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang disalurkan melalui PT Kimia Farma dimulai pada Senin 12 Juli 2021. Namun akhirnya ditunda karena mendapat banyak kritikan.
Baca Juga: Cara Cek Bansos Tunai (BST) Rp 600 Ribu dan Beras 10 Kg: Anda Penerima atau Bukan?
Bahkan kritikan juga datang langsung dari WHO melalui Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand. Menurutnya, pembayaran dalam bentuk apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, dan terutama selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau yang paling rentan.
Sejumlah pihak meminta agar pemerintah tidak saja menunda tapi mencabut rencana vaksin Covid-19 berbayar tersebut.
Dengan pencabutan tersebut, menurut Pramono, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.
“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.
Baca Juga: Atta Halilintar Kaget Aurel Minta Dibeliin 23 Ekor Kambing Buat Qurban
Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.
“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.***