Network
DESKJABAR – Kalangan petani masih menjadi sasaran menggiurkan untuk kampanye oleh para calon peserta Pilkada Serentak 2020 yang akan dilakukan di Jawa Barat, 9 Desember 2020. Sebab, kalangan petani masih dianggap sebagai jumlah terbesar masyarakat di perdesaan.
Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPD Jawa Barat, Entang Sastraatmadja, kepada DeskJabar, di Bandung, Rabu, 11 November 2020 menyebutkan, petani masih dianggap jumlah terbesar masyarakat di pedesaan.
“Intinya sebagai pangsa pasar suara. Sampai sekarang, kalangan petani masih menjadi sasaran menggiurkan untuk kampanye Pilkada Serentak 2020 pada masing-masing wilayah pemilihan,” ujarnya.
Diketahui, di Jawa Barat akan digelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang. Ada delapan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020, yaitu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur.
Daerah-daerah bersangkutan diketahui masih dominan masyarakatnya dari usaha pertanian. Ada pun rumpun usaha pertanian, adalah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
Entang Sastraatmadja mencontohkan, salah satu daerah dimana para calon yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2020 dengan menyasar kalangan petani, adalah kampanye Pilkada Kabupaten Bandung.
Pada sisi lain, disebutkan, pada banyak daerah pula, kampanye yang dilakukan sejumlah calon yang akan bertarung, diketahui sering kemudian heboh dengan kampanye bersifat uang. Sejumlah janji pun dilontarkan kepada kalangan petani, tentunya dengan harapan usahanya memperoleh peningkatan menjadi lebih baik, termasuk pasca Pilkada Serentak 2020.
“Tapi, banyak petani yang sudah mengetahui kalau banyak politisi yang berjanji palsu. Makanya mereka butuh hal-hal yang pasti. Walau milih mah kumaha saha wae. Dan lucunya, kok masih banyak calon yang ketipu pula,” kata Entang Sastraatmadja.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Bahan Pangan Bakal Laris untuk Kampanye
Kepercayaan publik
Pada hari yang sama di Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Muhammad mengatakan bahwa penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas inti untuk menjaga kepercayaan publik.
Muhammad mengatakan bahwa itu merupakan tugas inti yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara, supaya tercipta pilkada yang berintegritas.
"Tugas inti (core business) penyelenggara pemilu adalah kepercayaan publik (public trust). Kalau kita (KPU dan Bawaslu) bisa merawat kepercayaan publik, Insya Allah, hasil-hasil pemilu bisa diterima dengan baik," ujar Muhammad saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa Ke-2 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Antara, Rabu, 11 November 2020. ***
