Network
DESKJABAR - Nama provinsi Jawa Barat tidak perlu diganti menjadi provinsi Sunda. Kalau dipaksakan juga, nanti malah kualat. Nama provinsi Sunda rawan memunculkan semangat egosentris kesukuan.
Hal itu ditegaskan mantan Kapolda Jabar Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan, menanggapi munculnya wacana adanya keinginan dari sejumlah orang untuk mengganti Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.
Anton yang juga mantan Kadiv Humas Polri mengingatkan, sejak Sumpah Pemuda dicetuskan pada 28 Oktober 1928, Bangsa Indonesia telah berikrar berbangsa satu Bangsa Indonesia. Kemudian setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia telah berikrar pula membentuk satu Negara yakni NKRI tidak lagi mengedepankan ego-ego kedaerahan, tanpa mengurangi kebesaran dan eksistensi keberagaman berbagai suku yang ada di Bumi Nusantara ini.
“Makanya ada semboyan Bhineka Tunggal Ika. Meski berbeda-beda tetapi tetap satu”, tegas Bah Anton panggilan akrabnya, dalam perbincangan dengan DeskJabar, Jumat malam, 16 Oktober 2020 di Tasikmalaya
Baca Juga: Ulah Menggambar Kartun Nabi Muhammad Kembali Terjadi, Pelakunya Tewas Ditikam
Esensi dari semboyan itu, kata pendiri dan Ketua Forum Silaturahmi Sunda Sadunya (FS3), salah satunya diwujudkan dalam pembentukan awal nama-nama provinsi yang ada di wilayah NKRI. Para “fuonding father” kita telah sepakat –nama provinsi-- tidak berdasarkan atas nama sebuah suku atau etnis tapi berdasarkan nama pulau-pulau besar.
Maka kemudian, lanjut Anton, lahirlah nama Provinsi yang diambil dari nama pulau besar. Misalnya, di Pulau Sumatera ada Sumatera Utara tidak bernama Provinsi Batak. Sumatra Barat tidak jadi provinsi Minang. Sumatera Selatan tidak jadi Provinsi Palembang. Begitu juga dengan Kalimantan yang sukunya bermacam-macam, ada Dayak, Banjar, Melayu, Tionghoa, dll.
“Jika atas dasar nama suku –di Kalimantan-- mana kira-kira yang akan dijadikan nama provinsi. Dayak. Melayu atau Banjarkah?, karena di tiap wilayah suku-suku tersebut tersebar hampir merata”, kata Anton.
“Tidak bisa dibayangkan bila nama provinsi berdasarkan suku. Di Nusantara ini ada sekitar 700 suku. Berarti harus ada 700 provinsi. Karena jika tidak, akan menjadikan kecemburuan bagi Suku lain yang tidak jadi nama provinsi”, kata Anton lagi.
